Skandal Dokumen Palsu di PLTU Sukabangun, Kontraktor Diduga Tipu Pekerja dengan BPJS Bodong

RadarKetapang.Com — PT Limas Anugrah Steel (LAS), selaku kontraktor di PLTU Sukabangun Ketapang, diduga melakukan penipuan terhadap para pekerjanya. Modus yang digunakan adalah penggunaan dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan sertifikat jasa konstruksi yang tidak dapat diverifikasi, baik secara langsung maupun daring.

Perusahaan yang bergerak di bidang kebersihan ini merupakan mitra kerja utama PLTU Sukabangun. Dugaan pelanggaran ini mencuat setelah terjadinya kecelakaan kerja maut pada Rabu, 21 Januari 2026, yang menewaskan dua pekerja warga Desa Sukabangun bernama Rianto (35) dan Joni (38).

Ahli waris para korban kini menuntut keadilan dengan menunjuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kapuas Raya Indonesia (KRI) sebagai pendamping hukum. Tim hukum dari LBH KRI, Jaka Irawan dan Edi Sitepu, membeberkan sejumlah fakta hasil penelusuran awal mereka terkait legalitas perusahaan tersebut.

Berdasarkan pengecekan langsung ke kantor BPJS Ketapang dan pemeriksaan sistem, ditemukan indikasi pelanggaran serius. Kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum korban diduga kuat tidak terdaftar dalam sistem resmi negara.

“Kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhum diduga tidak terdaftar. Selain itu, sertifikat jasa konstruksi yang dipakai perusahaan tersebut juga bermasalah karena tanda tangan elektronik pejabat di dalamnya tidak dapat diakses secara sistem,” ungkap Jaka Irawan di Ketapang pada Sabtu (24/01/2026).

Jaka menegaskan bahwa kondisi ini merupakan ancaman serius bagi hak-hak dasar pekerja, terutama menyangkut jaminan keselamatan dan hak santunan bagi ahli waris jika terjadi insiden fatal. Temuan ini mengarah pada potensi pelanggaran UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2015.

Senada dengan hal itu, Edi Sitepu menambahkan bahwa PT LAS diduga sengaja tidak memperjelas status hubungan kerja para karyawannya. Perusahaan disebut tidak membuat dokumen perjanjian kerja yang sah, baik dalam sistem PKWT maupun PKWTT sebagaimana aturan yang berlaku.

Sistem pengupahan yang diterapkan perusahaan juga patut dipertanyakan validitasnya. LBH KRI menilai, jika seluruh dugaan tersebut terbukti, maka tanggung jawab pemberian seluruh manfaat dan santunan bagi korban beralih sepenuhnya menjadi beban perusahaan secara langsung.

Hingga saat ini, perwakilan PT LAS di Ketapang bernama Andar tidak memberikan jawaban saat dikonfirmasi oleh awak media melalui pesan singkat. Sikap tertutup perusahaan menambah panjang daftar kecurigaan terkait transparansi pengelolaan tenaga kerja di lingkungan PLTU Sukabangun.

Diberitakan sebelumnya, empat pekerja menjadi korban saat membersihkan corong blower abu sisa pembakaran batubara di dalam cerobong PLTU. Dua pekerja meninggal dunia akibat tertimbun material abu yang runtuh tiba-tiba, sementara dua lainnya berhasil selamat meski sempat tertimbun hingga batas leher.

LBH KRI berkomitmen akan terus mengawal kasus ini guna memastikan adanya pertanggungjawaban hukum yang tegas. Hal ini penting untuk memastikan hak para ahli waris terpenuhi serta memberikan efek jera agar insiden serupa tidak menimpa pekerja lainnya di masa mendatang.

*Tim