- Ale AleSambut Bulan Suci, Gatriwara DPRD Ketapang Matangkan Program Sosial Ramadhan
- NewsIta Nurcholifah Pimpin PW Apimsa Kalbar: Targetkan Percepatan Sertifikasi Halal dan Pendampingan UMKM
- Ale AlePasangan Pria dan Wanita Diciduk di Sungai Melayu Rayak, Polisi Sita Puluhan Paket Sabu Siap Edar
- NasionalRp0,92 T untuk Diskon Transportasi, Ini Strategi Stimulus Ramadan 2026
- Ale AleIsra’ Mi’raj di Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang, Sekda Ajak Umat Jadikan Salat Kekuatan Spiritual
Sengketa Sertifikat Ganda di Lahan Landreform, Komisi II DPRD Ketapang Fasilitasi Mediasi Ahli Waris
Radar Ketapang 20 Feb 2026 60 RadarKetapang.Com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang memfasilitasi permintaan warga melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna membahas mediasi atas Tanah Objek Retribusi Landreform ahli waris. Kegiatan strategis tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Ketapang pada Rabu Pagi (18/02/2026).
RDPU dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II, M. Eri Setyawan, didampingi Sekretaris Komisi II Erpuat, serta anggota Komisi II Marzuki.
Hadir pula dalam pertemuan tersebut perwakilan BPN Ketapang, Kabag Hukum Setda Mintaria, serta perwakilan masyarakat yang bersengketa.
M. Eri Setyawan menyatakan bahwa persoalan lahan ini sudah berkepanjangan dan memicu tanda tanya besar karena adanya tumpang tindih dokumen kepemilikan.
“Persoalan ini sudah berkepanjangan karena sudah terbit sertifikat, tapi mengapa terbit lagi sertifikat yang baru,” ujar M. Eri Setyawan di hadapan forum.
Pihaknya mendorong agar penyelesaian permasalahan ini dilakukan secara musyawarah dan mufakat antara ahli waris dan pihak masyarakat yang mengklaim kepemilikan tanah.
Langkah musyawarah dinilai lebih baik guna menghindari gesekan sosial, meskipun mekanisme hukum tetap terbuka jika tidak ditemukan titik temu.
Eri juga mengingatkan bahwa konflik lahan yang dibiarkan berlarut-larut tidak hanya merugikan warga secara materi, tetapi juga berpotensi memicu ketidakharmonisan di tengah masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, pihak BPN Ketapang menjelaskan bahwa penerbitan sertifikat secara administratif didasarkan pada surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.
Dokumen tersebut mencakup keterangan kepemilikan dan data ahli waris yang diajukan oleh pemohon kepada kantor pertanahan.
“Kami hanya bersifat administratif, menerima berkas permohonan yang dilampirkan, bukan BPN yang menentukan atas hak. Kami akan menampung permasalahan ini dan mengumpulkan data yang konkret,” jelas perwakilan BPN Ketapang.
Komisi II dengan tegas menekankan bahwa penyelesaian kasus ini tidak boleh hanya didasarkan pada pengakuan atau klaim sepihak dari salah satu pihak yang bersengketa.
DPRD meminta Pemerintah Daerah bersama instansi terkait, terutama BPN, untuk segera turun ke lapangan guna melakukan pengecekan fisik dan verifikasi seluruh dokumen.
Keputusan terkait status kepemilikan tanah wajib dibuat berdasarkan data objektif agar dapat memberikan kepastian hukum yang kuat bagi masyarakat.
“Keputusan harus berdasar data, bukan sekadar pengakuan sepihak. Ini yang harus diperkuat untuk memberikan keadilan bagi warga,” pungkas Eri Setyawan.
*Hms/Tim
RadarKetapang.Com — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) mengambil tindakan tegas dengan menghentikan sementara operasional Terminal Khusus (Tersus) milik PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (WHW AR). Penyegelan tersus yang berlokasi di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ini dilakukan pada Rabu (13/05/2026). Langkah penghentian sementara …
RadarKetapang.Com — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang menggelar rapat kerja bersama mitra dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membahas berbagai permasalahan krusial terkait tenaga kerja dan koperasi di sejumlah perusahaan. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat I Gedung DPRD Ketapang pada Senin (11/05/2026) ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II, …
RadarKetapang.Com — Komunitas nelayan dari Desa Tempurukan dan Desa Sungai Awan Kiri memberikan klarifikasi resmi terkait isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang sempat mencuat di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Desa Tempurukan pada Jumat (08/05/2026) siang, para nelayan menegaskan bahwa sistem penyaluran melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum …
RadarKetapang.Com — Jajaran pimpinan dan Komisi I DPRD Kabupaten Ketapang melaksanakan kunjungan kerja konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Jakarta. Konsultasi ini dilakukan untuk membahas mekanisme perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, serta kepastian perpanjangan masa kontrak mereka. Rombongan dipimpin langsung oleh …
RadarKetapang.Com — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Mateus Yudi, menghadiri acara ramah tamah menyambut kunjungan kerja Komandan Kodamar (Kodaeral) XII, Laksda Sawa, beserta Ketua Daerah Jalasenastri Kodamar XII, Ny. Ani Sawa. Kegiatan yang dirangkaikan dengan perayaan hari jadi Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Ketapang ke-6 tersebut berlangsung khidmat di Pendopo Bupati Ketapang pada Rabu malam …
RadarKetapang.Com — Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Ketapang menerima audiensi dari Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG PAI) Kabupaten Ketapang sebagai upaya memperkuat sinergi dalam peningkatan mutu pendidikan agama di Bumi Ale-Ale, Rabu (6/5/26). Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Kemenag Ketapang, Syarifendi, didampingi jajaran Kasi Penmad, Kasi Papkis, serta Penyelenggara Katolik dan …
RadarKetapang.Com — Sebuah langkah besar untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di Kalimantan Barat dimulai dengan resmi dilantiknya Pengurus Wilayah Asosiasi Pengusaha Kecil Mikro Menengah Nusantara (PW APIMSA) Kalimantan Barat. Prosesi pelantikan tersebut berlangsung khidmat pada Sabtu pagi (14/02/2026) di Orchard Hotel Gajah Mada, Kota Pontianak. Pelantikan pengurus dilakukan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Apimsa, …
RadarKetapang.com – Pemerintah berencana merevitalisasi keraton dan kesultanan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut akan dijalankan berdasarkan permintaan dari masing-masing keraton, dengan mempertimbangkan nilai sejarah dan kearifan lokal. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan hal itu saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu, 17 Januari 2026. Dalam kunjungan tersebut, Fadli meninjau …
RadarKetapang.Com — Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, melantik sebanyak 163 Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang. Prosesi pelantikan berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Ketapang pada Kamis (23/01/2026). Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penguatan birokrasi daerah. Tujuannya agar mesin pemerintahan mampu menjalankan fungsi pelayanan publik …
RadarKetapang.Com — Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, memimpin Upacara Peringatan Hari Desa Nasional tahun 2026 yang digelar di Halaman Pendopo Rumah Jabatan Bupati pada Kamis (15/01/2026). Upacara berlangsung secara sederhana namun khidmat dengan diikuti para camat, Kepala Desa, serta jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah …
RadarKetapang.com – Pulau Bali kembali mencatatkan prestasi gemilang di panggung pariwisata global. Dalam The Travelers’ Choice Awards Best of the Best Destination List 2026 versi TripAdvisor, Bali dinobatkan sebagai destinasi wisata terbaik dunia, menempati peringkat pertama dan mencetak sejarah baru bagi Indonesia. Pencapaian ini menjadi yang tertinggi sepanjang keikutsertaan Bali dalam pemeringkatan TripAdvisor. Sebelumnya, Pulau …
RadarKetapang.Com Pakar kesehatan dr. Zaidul Akbar membagikan pandangannya mengenai metode paling praktis untuk menjaga kebugaran tubuh melalui unggahan video pada 2 Februari 2024. Beliau menekankan bahwa kunci kesehatan yang optimal sering kali dimulai dari kebiasaan makan yang lebih terkendali. Mengurangi Makan sebagai Langkah Awal Menurut dr. Zaidul Akbar, mengurangi asupan makanan merupakan salah satu cara …
RadarKetapang.Com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, memberikan atensi serius terhadap insiden kecelakaan kerja maut yang kembali terjadi di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sukabangun. Kecelakaan yang terjadi pada Januari 2026 ini menewaskan dua orang pekerja dan melukai dua lainnya. Achmad Sholeh mengungkapkan bahwa peristiwa tragis di lokasi yang sama …
Comments are not available at the moment.