Home » Nasional » Kalbar Rawan TPPO, Kapolri Bentuk Direktorat Khusus PPA-PPO di Polda Kalbar

Kalbar Rawan TPPO, Kapolri Bentuk Direktorat Khusus PPA-PPO di Polda Kalbar

Radar Ketapang 22 Jan 2026 92

RadarKetapang.com — Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menjadi salah satu dari 11 Polda yang resmi memiliki Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO). Peresmian itu dilakukan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Januari 2026.

Pembentukan Direktorat PPA-PPO di tingkat Polda dan Polres, menurut Sigit, ditujukan untuk memperkuat pelayanan sekaligus perlindungan hukum bagi perempuan, anak, serta kelompok rentan yang selama ini kerap menjadi korban kekerasan maupun tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Dengan hadirnya Direktorat PPA-PPO di daerah, termasuk di Polda Kalbar, korban dari kelompok rentan bisa terlayani dengan lebih baik dan merasa aman untuk melapor,” kata Sigit.

Kapolri menilai masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak terungkap karena korban diliputi rasa takut dan trauma. Selama satu tahun terakhir, kata dia, Polri telah melakukan sosialisasi secara masif untuk membangun keberanian masyarakat agar melapor tanpa rasa khawatir.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap korban yang melapor benar-benar mendapatkan perlindungan, pendampingan psikologis, dan pelayanan yang manusiawi,” ujarnya.

Selain menangani kasus kekerasan domestik, Direktorat PPA-PPO juga difokuskan pada pencegahan dan penanganan perdagangan orang lintas negara. Sigit menyinggung banyaknya warga Indonesia yang menjadi korban people smuggling akibat tergiur janji pekerjaan di luar negeri melalui jalur ilegal.

“Di sinilah peran Direktorat PPA-PPO, termasuk di wilayah perbatasan seperti Kalimantan Barat, untuk mencegah masyarakat menjadi korban serta memastikan hak-haknya terlindungi,” tutur Sigit.

Kapolri menegaskan, Direktorat PPA-PPO Polri akan bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk mitra internasional, guna memperkuat pencegahan TPPO dan perlindungan korban.

Ia berharap, peluncuran Direktorat PPA-PPO ini menjadi momentum bagi seluruh jajaran kepolisian daerah, termasuk Polda Kalbar, untuk meningkatkan profesionalisme, memperluas akses keadilan, serta mendorong kesetaraan gender dalam pelayanan kepolisian.

“Ini momentum untuk memaksimalkan perlindungan terhadap perempuan, anak, dan korban perdagangan orang ke depan,” kata Sigit.

Selain Polda Kalbar, Direktorat PPA-PPO juga diresmikan di Polda Metro Jaya, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara, serta 22 Polres di berbagai wilayah Indonesia. (*/)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Harisson Desak 8 Daerah di Kalbar Segera Bentuk UPTD PPA, Rendahnya Pelaporan Disoroti

Radar Ketapang

11 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat komitmen nyata dalam melindungi kaum rentan melalui peresmian Kegiatan Pendampingan Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Bimbingan Teknis Aplikasi Simfoni PPA Versi 3. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, di Ruang Tengkawang Kantor Gubernur pada Senin (11/5/2026). Hadir dalam acara …

BPM Kalbar Kritik Lemahnya Transparansi Mitra SPPG: Ada Celah Korupsi dan Konflik Kepentingan

Radar Ketapang

11 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat menyoroti tajam berbagai persoalan dalam pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kalimantan Barat. Ketua BPM Kalbar, Gusti Eddy, mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi konflik kepentingan dalam penentuan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau unit dapur pendukung program tersebut. Menurut Gusti Eddy, kewenangan yang terkesan …

Suasana Haru di Masjid Oesman Al-Khair, 78 Calon Haji Kayong Utara Resmi Bertolak ke Tanah Suci

Radar Ketapang

10 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Suasana khidmat dan penuh haru menyelimuti Masjid Agung Oesman Al-Khair saat Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melepas keberangkatan Jamaah Haji Tahun 1447 H/2026 M, Jumat (08/05/2026). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kayong Utara, Syakirin, unsur Forkopimda, tokoh agama, serta ratusan keluarga jamaah yang …

Perangi Polusi Suara, Polres Ketapang Musnahkan 829 Knalpot Brong dan Kenalkan ETLE Handheld

Radar Ketapang

08 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Kapolres Ketapang, AKBP Muhammad Harris, memimpin langsung konferensi pers hasil penindakan knalpot tidak standar (brong) periode Januari hingga April 2026. Kegiatan ini dirangkaikan dengan pemusnahan barang bukti secara massal di Kantor Satpas Ketapang pada Kamis (07/05/2026). Sepanjang empat bulan pertama tahun 2026, Polres Ketapang beserta Polsek jajaran berhasil mengamankan sebanyak 829 unit knalpot …

Dampak Smelter PT DIB di Pulau Penebang, WALHI Kalbar: Deforestasi Picu Kerusakan Terumbu Karang

Radar Ketapang

08 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Aktivitas pembangunan proyek smelter bauksit di Pulau Penebang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, kini tengah menjadi sorotan tajam. Proyek yang dikelola oleh PT Dharma Inti Bersama (DIB), bagian dari Harita Group, diduga memicu kerusakan ekologi serius di kawasan pulau kecil tersebut. Pulau Penebang sendiri secara yuridis dikategorikan sebagai pulau kecil sebagaimana diatur dalam …

Soroti Potensi Karhutla di Ketapang, Wagub Kalbar Desak Investor Turut Bertanggung Jawab Jaga Lahan

Radar Ketapang

06 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengikuti Apel Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Nasional 2026 serta reaktivasi desk penanganan karhutla melalui konferensi video dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (06/05/2026). Kegiatan terpusat di Sumatera Selatan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari …

Hot Categories