Home » Ale Ale » Cegah Konflik Horizontal, Komisi I DPRD Ketapang Desak Pemetaan Digital Tapal Batas Desa

Cegah Konflik Horizontal, Komisi I DPRD Ketapang Desak Pemetaan Digital Tapal Batas Desa

Radar Ketapang 20 Feb 2026 62

RadarKetapang.Com — Komisi I DPRD Kabupaten Ketapang menggelar rapat kerja khusus untuk membahas penyelesaian sengketa tapal batas desa yang masih menjadi persoalan krusial di wilayah tersebut. Pertemuan strategis ini dilaksanakan di Ruang Rapat 1 Gedung DPRD Ketapang pada Rabu pagi (18/02/2026) dalam upaya mencari solusi yang adil, berkekuatan hukum, dan berkelanjutan.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Ketapang, Gusmani, didampingi Wakil Ketua Kurniawan dan Sekretaris Komisi I, Yang Kim.

Hadir pula mewakili pemerintah daerah, Asisten I Setda Ketapang, Heryandi, serta Kabid DPMPD Ketapang, Eko Harfyanto.

Ketua Komisi I, Gusmani, meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera menetapkan target penyelesaian batas desa yang jelas.

Ia menekankan bahwa proses penentuan batas wilayah harus dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat dengan mengedepankan kepentingan masyarakat serta ketertiban administrasi.

Menurutnya, penetapan tapal batas desa wajib melibatkan pemerintah desa, pihak kecamatan, hingga pemerintah kabupaten agar keputusan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Terhadap batas desa yang hingga kini masih bermasalah, Komisi I mendesak dilakukan pengukuran ulang menggunakan teknologi pemetaan digital yang terpadu berbasis koordinat geografis.

“Permasalahan batas wilayah itu hal berisiko. Jadi, Pemerintah Daerah harus selektif menuntaskan masalah tapal batas ini,” tegas Gusmani.

Ia berharap seluruh permasalahan diselesaikan secara damai agar masyarakat di wilayah perbatasan bisa hidup harmonis dan kembali fokus pada program pembangunan.

Komisi I memberikan catatan serius bahwa kejelasan tapal batas merupakan penentu keberhasilan kebijakan serta kelancaran berbagai program kerja Pemerintah Daerah.

Batas wilayah yang tidak jelas dinilai berpotensi menghambat pelayanan publik dan distribusi bantuan pembangunan kepada warga di perbatasan.

Jika persoalan ini tidak segera dituntaskan, Komisi I khawatir akan muncul konflik horizontal antarwarga desa yang saling berbatasan di masa mendatang.

Melalui rapat kerja ini, DPRD Ketapang berkomitmen untuk terus mengawal proses pemetaan hingga seluruh desa memiliki batas wilayah yang pasti dan diakui secara administratif.

*Hms/Aal

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Diduga Tak Kantongi Izin PKKPRL, KKP Segel Terminal Khusus PT WHW di Kendawangan

Radar Ketapang

15 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) mengambil tindakan tegas dengan menghentikan sementara operasional Terminal Khusus (Tersus) milik PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (WHW AR). Penyegelan tersus yang berlokasi di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ini dilakukan pada Rabu (13/05/2026). Langkah penghentian sementara …

Sengkarut Koperasi dan Tenaga Kerja, Komisi II DPRD Ketapang Panggil Dinas Terkait Bahas Nepotisme Pengurus

Radar Ketapang

11 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang menggelar rapat kerja bersama mitra dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membahas berbagai permasalahan krusial terkait tenaga kerja dan koperasi di sejumlah perusahaan. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat I Gedung DPRD Ketapang pada Senin (11/05/2026) ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II, …

Nelayan Muara Pawan Sebut Pertumbuhan Kapal Baru Tak Sebanding dengan Alokasi Solar

Radar Ketapang

11 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Komunitas nelayan dari Desa Tempurukan dan Desa Sungai Awan Kiri memberikan klarifikasi resmi terkait isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang sempat mencuat di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Desa Tempurukan pada Jumat (08/05/2026) siang, para nelayan menegaskan bahwa sistem penyaluran melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum …

Dampak Smelter PT DIB di Pulau Penebang, WALHI Kalbar: Deforestasi Picu Kerusakan Terumbu Karang

Radar Ketapang

08 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Aktivitas pembangunan proyek smelter bauksit di Pulau Penebang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, kini tengah menjadi sorotan tajam. Proyek yang dikelola oleh PT Dharma Inti Bersama (DIB), bagian dari Harita Group, diduga memicu kerusakan ekologi serius di kawasan pulau kecil tersebut. Pulau Penebang sendiri secara yuridis dikategorikan sebagai pulau kecil sebagaimana diatur dalam …

Mathoji dan Syaidianur Desak Kepastian Regulasi PPPK Paruh Waktu: Daerah Butuh Dasar Hukum Penataan Non-ASN

Radar Ketapang

07 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Jajaran pimpinan dan Komisi I DPRD Kabupaten Ketapang melaksanakan kunjungan kerja konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Jakarta. Konsultasi ini dilakukan untuk membahas mekanisme perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, serta kepastian perpanjangan masa kontrak mereka. Rombongan dipimpin langsung oleh …

HUT ke-6 Danlanal Ketapang: Laksda Sawa Puji Kerukunan Antar Suku di ‘Miniatur Indonesia’

Radar Ketapang

07 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Mateus Yudi, menghadiri acara ramah tamah menyambut kunjungan kerja Komandan Kodamar (Kodaeral) XII, Laksda Sawa, beserta Ketua Daerah Jalasenastri Kodamar XII, Ny. Ani Sawa. Kegiatan yang dirangkaikan dengan perayaan hari jadi Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Ketapang ke-6 tersebut berlangsung khidmat di Pendopo Bupati Ketapang pada Rabu malam …

Hot Categories