Bupati Alexander Wilyo Ingatkan Kepala Desa Kelola Anggaran Secara Transparan dan Hidupkan Gotong Royong

RadarKetapang.Com — Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, memimpin Upacara Peringatan Hari Desa Nasional tahun 2026 yang digelar di Halaman Pendopo Rumah Jabatan Bupati pada Kamis (15/01/2026).

Upacara berlangsung secara sederhana namun khidmat dengan diikuti para camat, Kepala Desa, serta jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang.

Kegiatan ini menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah desa dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Bupati menegaskan bahwa desa memiliki peran strategis dalam keberhasilan pembangunan daerah.

Menurut Alexander Wilyo, kemajuan desa akan berbanding lurus dengan kemajuan Kabupaten Ketapang secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan visi Pembangunan Berkeadilan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Sebagai bagian dari penguatan kepemimpinan, Pemkab Ketapang sebelumnya telah melaksanakan retreat Kepala Desa terpilih di Kompi 643. Kegiatan ini bertujuan membangun karakter, disiplin, dan kebersamaan antar kepala desa.

Bupati juga mengingatkan seluruh pemerintah desa agar mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel. Ia menekankan agar dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan masyarakat desa.

“Pengelolaan Dana Desa harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tegas Alexander Wilyo.

Bupati mendorong kepala desa untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong. Perbaikan jalan desa dengan kerusakan ringan diharapkan dapat ditangani secara swadaya bersama masyarakat tanpa menunggu anggaran daerah.

Dalam bidang pendidikan, Bupati meminta kepala desa aktif mencegah anak putus sekolah. Perangkat desa diharapkan mendata warga yang membutuhkan bantuan program pemerintah di bidang pendidikan.

Program tersebut meliputi bantuan buku tulis, seragam gratis, hingga Kartu Ketapang Pintar. Program ini dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa bersekolah.

Bupati menegaskan tidak boleh ada anak di Ketapang yang tertinggal dari bangku sekolah karena alasan ekonomi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari tingkat desa.

Selain itu, percepatan program Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan juga menjadi sorotan. ODF merupakan fondasi utama dalam mewujudkan desa mandiri yang sehat.

Saat ini, sebanyak 192 desa atau 73,3 persen dari total 262 desa di Ketapang telah dideklarasikan sebagai Desa ODF. Capaian ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat.

“Target saya dalam 3 tahun seluruh desa di Ketapang sudah ODF. Dalam 10 bulan sudah mencapai 73,3 persen, ini modal kuat menuju desa sehat dan mandiri,” jelas Bupati.

Bupati menutup amanatnya dengan menekankan bahwa Kabupaten Ketapang adalah rumah besar milik bersama. Ia mengajak seluruh elemen merawat dan membangun daerah mulai dari desa secara adil dan berkelanjutan.

Usai upacara, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan acara ramah tamah bersama kepala desa, camat, dan kepala OPD. Pertemuan ini menjadi simbol kekompakan antara kepala daerah dan seluruh jajarannya.

*Prokopim-Tim Redaksi