Home » Headline » Dampak Smelter PT DIB di Pulau Penebang, WALHI Kalbar: Deforestasi Picu Kerusakan Terumbu Karang

Dampak Smelter PT DIB di Pulau Penebang, WALHI Kalbar: Deforestasi Picu Kerusakan Terumbu Karang

Radar Ketapang 08 Mei 2026 38

RadarKetapang.Com — Aktivitas pembangunan proyek smelter bauksit di Pulau Penebang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, kini tengah menjadi sorotan tajam. Proyek yang dikelola oleh PT Dharma Inti Bersama (DIB), bagian dari Harita Group, diduga memicu kerusakan ekologi serius di kawasan pulau kecil tersebut.

Pulau Penebang sendiri secara yuridis dikategorikan sebagai pulau kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2007, pulau dengan luas di bawah 2.000 kilometer persegi memiliki kerentanan ekosistem yang sangat tinggi.

Laporan lapangan menyebutkan bahwa aktivitas proyek ini telah menghilangkan tutupan hutan seluas kurang lebih 1.893 hektare, sebuah angka yang fantastis untuk ukuran pulau kecil.

Kepala Divisi Kajian dan Kampanye WALHI Kalimantan Barat, Indra Syahnanda, menegaskan bahwa deforestasi dalam skala besar ini secara langsung memicu limpasan air yang membawa sedimen ke laut.

“Deforestasi yang dilakukan dalam pengembangan proyek smelter bauksit di Pulau Penebang memicu limpasan air ke laut. Kondisi ini berpotensi menyebabkan sedimentasi di perairan pesisir dan merusak terumbu karang,” tegas Indra dalam keterangannya belum lama ini.

Indra menambahkan, aktivitas pembangunan ini tidak hanya mengancam keberlangsungan biota laut, tetapi juga sumber penghidupan nelayan tradisional yang wilayah tangkapnya berada di sekitar perairan tersebut.

Secara regulasi, Pasal 23 ayat 2 UU Nomor 27 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa pemanfaatan pulau kecil seharusnya diprioritaskan untuk kegiatan konservasi, pendidikan, penelitian, perikanan berkelanjutan, hingga pertanian organik. Aktivitas industri berat seperti smelter dinilai sangat berisiko mengganggu fungsi utama dan daya dukung lingkungan pulau.

Secara ekologis, pembukaan hutan masif di pulau kecil mempercepat risiko dampak krisis iklim. Tanpa vegetasi yang cukup, pulau-pulau kecil menjadi lebih rentan terhadap kenaikan permukaan air laut yang bisa berujung pada hilangnya daratan secara permanen.

“Selain pencemaran lingkungan, masyarakat di sekitar pulau kecil juga berpotensi terancam eksistensinya, termasuk wilayah tangkap nelayan,” imbuh Indra.

Hingga saat ini, publik terus mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kepatuhan regulasi proyek tersebut, mengingat dampak jangka panjang yang mempertaruhkan ekosistem pesisir dan masa depan masyarakat lokal di Kayong Utara.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Harisson Desak 8 Daerah di Kalbar Segera Bentuk UPTD PPA, Rendahnya Pelaporan Disoroti

Radar Ketapang

11 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat komitmen nyata dalam melindungi kaum rentan melalui peresmian Kegiatan Pendampingan Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Bimbingan Teknis Aplikasi Simfoni PPA Versi 3. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, di Ruang Tengkawang Kantor Gubernur pada Senin (11/5/2026). Hadir dalam acara …

BPM Kalbar Kritik Lemahnya Transparansi Mitra SPPG: Ada Celah Korupsi dan Konflik Kepentingan

Radar Ketapang

11 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat menyoroti tajam berbagai persoalan dalam pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kalimantan Barat. Ketua BPM Kalbar, Gusti Eddy, mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi konflik kepentingan dalam penentuan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau unit dapur pendukung program tersebut. Menurut Gusti Eddy, kewenangan yang terkesan …

Suasana Haru di Masjid Oesman Al-Khair, 78 Calon Haji Kayong Utara Resmi Bertolak ke Tanah Suci

Radar Ketapang

10 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Suasana khidmat dan penuh haru menyelimuti Masjid Agung Oesman Al-Khair saat Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melepas keberangkatan Jamaah Haji Tahun 1447 H/2026 M, Jumat (08/05/2026). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kayong Utara, Syakirin, unsur Forkopimda, tokoh agama, serta ratusan keluarga jamaah yang …

Perangi Polusi Suara, Polres Ketapang Musnahkan 829 Knalpot Brong dan Kenalkan ETLE Handheld

Radar Ketapang

08 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Kapolres Ketapang, AKBP Muhammad Harris, memimpin langsung konferensi pers hasil penindakan knalpot tidak standar (brong) periode Januari hingga April 2026. Kegiatan ini dirangkaikan dengan pemusnahan barang bukti secara massal di Kantor Satpas Ketapang pada Kamis (07/05/2026). Sepanjang empat bulan pertama tahun 2026, Polres Ketapang beserta Polsek jajaran berhasil mengamankan sebanyak 829 unit knalpot …

Guru PAI Ketapang Desak Pencairan Tunjangan Profesi Tepat Waktu

Radar Ketapang

07 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Ketapang menerima audiensi dari Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG PAI) Kabupaten Ketapang sebagai upaya memperkuat sinergi dalam peningkatan mutu pendidikan agama di Bumi Ale-Ale, Rabu (6/5/26). Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Kemenag Ketapang, Syarifendi, didampingi jajaran Kasi Penmad, Kasi Papkis, serta Penyelenggara Katolik dan …

Bukan Langka, SPDN Sampit Sebut Masalah Administrasi Hambat Penyaluran Solar Subsidi Nelayan Ketapang

Radar Ketapang

07 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Pihak pengelola Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) Sampit beserta sejumlah nelayan di Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, memberikan klarifikasi terkait isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi. Isu tersebut ditepis secara tegas. Pihak pengelola menyatakan bahwa kendala yang terjadi di lapangan saat ini bukanlah ketiadaan stok, melainkan murni persoalan administrasi perizinan. …

Hot Categories