Home » Ale Ale » Nelayan Muara Pawan Sebut Pertumbuhan Kapal Baru Tak Sebanding dengan Alokasi Solar

Nelayan Muara Pawan Sebut Pertumbuhan Kapal Baru Tak Sebanding dengan Alokasi Solar

Radar Ketapang 11 Mei 2026 13

RadarKetapang.Com — Komunitas nelayan dari Desa Tempurukan dan Desa Sungai Awan Kiri memberikan klarifikasi resmi terkait isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang sempat mencuat di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Desa Tempurukan pada Jumat (08/05/2026) siang, para nelayan menegaskan bahwa sistem penyaluran melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) setempat sebenarnya telah berjalan tepat sasaran.

Indi, salah satu nelayan asal Tempurukan, menjelaskan bahwa yang terjadi bukanlah kelangkaan stok secara teknis, melainkan keterbatasan kuota yang tidak lagi sebanding dengan pertumbuhan jumlah nelayan dan kapal baru di wilayah tersebut.

“BBM subsidi di sini tidak langka, pelayanan juga tidak masalah. Tapi merasa kekurangan memang iya, karena ada dari kami yang tidak kebagian akibat kuota yang terbatas,” ungkap Indi.

Senada dengan hal itu, Aris, nelayan lainnya, menepis isu liar di masyarakat yang menyebutkan solar subsidi hilang dari pasaran. Ia menegaskan bahwa pihak pengelola telah menyalurkan jatah sesuai dengan rekomendasi yang ada.

Para nelayan menyarankan agar SPBUN Tempurukan dapat lebih memprioritaskan nelayan lokal di wilayah terdekat sebelum menyuplai ke daerah lain. Hal ini penting untuk memastikan operasional melaut warga setempat tetap terjaga.

“Kami sudah mengadu, namun informasinya memang tidak ada penambahan kuota dari pusat. Kuota yang ada sudah tidak bisa dibagi lagi karena harus menyesuaikan jatah yang sudah memegang rekomendasi resmi,” tambah Indi.

Guna menjaga situasi tetap kondusif, komunitas nelayan Tempurukan dan Sungai Awan Kiri membacakan lima poin pernyataan sikap sebagai berikut:

  1. Menolak segala bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi bagi nelayan kecil.
  2. Mendukung penyaluran yang tepat sasaran, transparan, dan sesuai aturan.
  3. Mengajak nelayan menggunakan BBM sesuai kebutuhan operasional dan tidak memperjualbelikannya kembali.
  4. Mendukung langkah pemerintah dan aparat penegak hukum dalam pengawasan distribusi.
  5. Berharap adanya pengawasan ketat agar hak nelayan kecil terpenuhi secara adil dan merata.

“Pernyataan sikap ini adalah bentuk komitmen kami dalam menjaga kesejahteraan nelayan serta memastikan situasi yang aman dan tertib di lingkungan masyarakat nelayan Kabupaten Ketapang,” pungkas Aris menutup pertemuan tersebut. (Tim/Aal)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Diduga Tak Kantongi Izin PKKPRL, KKP Segel Terminal Khusus PT WHW di Kendawangan

Radar Ketapang

15 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) mengambil tindakan tegas dengan menghentikan sementara operasional Terminal Khusus (Tersus) milik PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (WHW AR). Penyegelan tersus yang berlokasi di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ini dilakukan pada Rabu (13/05/2026). Langkah penghentian sementara …

Sengkarut Koperasi dan Tenaga Kerja, Komisi II DPRD Ketapang Panggil Dinas Terkait Bahas Nepotisme Pengurus

Radar Ketapang

11 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang menggelar rapat kerja bersama mitra dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membahas berbagai permasalahan krusial terkait tenaga kerja dan koperasi di sejumlah perusahaan. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat I Gedung DPRD Ketapang pada Senin (11/05/2026) ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II, …

Mathoji dan Syaidianur Desak Kepastian Regulasi PPPK Paruh Waktu: Daerah Butuh Dasar Hukum Penataan Non-ASN

Radar Ketapang

07 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Jajaran pimpinan dan Komisi I DPRD Kabupaten Ketapang melaksanakan kunjungan kerja konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Jakarta. Konsultasi ini dilakukan untuk membahas mekanisme perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, serta kepastian perpanjangan masa kontrak mereka. Rombongan dipimpin langsung oleh …

HUT ke-6 Danlanal Ketapang: Laksda Sawa Puji Kerukunan Antar Suku di ‘Miniatur Indonesia’

Radar Ketapang

07 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Mateus Yudi, menghadiri acara ramah tamah menyambut kunjungan kerja Komandan Kodamar (Kodaeral) XII, Laksda Sawa, beserta Ketua Daerah Jalasenastri Kodamar XII, Ny. Ani Sawa. Kegiatan yang dirangkaikan dengan perayaan hari jadi Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Ketapang ke-6 tersebut berlangsung khidmat di Pendopo Bupati Ketapang pada Rabu malam …

Guru PAI Ketapang Desak Pencairan Tunjangan Profesi Tepat Waktu

Radar Ketapang

07 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Ketapang menerima audiensi dari Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG PAI) Kabupaten Ketapang sebagai upaya memperkuat sinergi dalam peningkatan mutu pendidikan agama di Bumi Ale-Ale, Rabu (6/5/26). Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Kemenag Ketapang, Syarifendi, didampingi jajaran Kasi Penmad, Kasi Papkis, serta Penyelenggara Katolik dan …

Bukan Langka, SPDN Sampit Sebut Masalah Administrasi Hambat Penyaluran Solar Subsidi Nelayan Ketapang

Radar Ketapang

07 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Pihak pengelola Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) Sampit beserta sejumlah nelayan di Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, memberikan klarifikasi terkait isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi. Isu tersebut ditepis secara tegas. Pihak pengelola menyatakan bahwa kendala yang terjadi di lapangan saat ini bukanlah ketiadaan stok, melainkan murni persoalan administrasi perizinan. …

Hot Categories