- NewsKebanggaan Kayong Utara: Kengkarangan Simpang Matan Diakui Kemendikbud RI Sebagai Warisan Budaya Takbenda
- Ale AlePolda Kalbar Perketat Patroli Karhutla, Brimob Sisir Wilayah Rawan di Ketapang-Sambas
- Ale AleSepekan Operasi Keselamatan Kapuas 2026, Polres Ketapang Jaring 293 Pelanggar Lalu Lintas
- NewsKayong Utara Tuan Rumah MTQ XXXIV Kalbar: 1.136 Peserta Siap Banjiri Pantai Pulau Datuk Agustus Mendatang
- Ale AlePasangan Pria dan Wanita Diciduk di Sungai Melayu Rayak, Polisi Sita Puluhan Paket Sabu Siap Edar
Mathoji dan Syaidianur Desak Kepastian Regulasi PPPK Paruh Waktu: Daerah Butuh Dasar Hukum Penataan Non-ASN
Radar Ketapang 07 Mei 2026 15 RadarKetapang.Com — Jajaran pimpinan dan Komisi I DPRD Kabupaten Ketapang melaksanakan kunjungan kerja konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Jakarta.
Konsultasi ini dilakukan untuk membahas mekanisme perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, serta kepastian perpanjangan masa kontrak mereka.
Rombongan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Mathoji, didampingi Wakil Ketua DPRD Syaidianur serta anggota Komisi I DPRD Ketapang lainnya.
Dalam audiensi tersebut, pihak Kementerian PAN-RB menjelaskan bahwa mekanisme pengusulan perubahan status tersebut secara umum telah diatur dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025. Meski begitu, petunjuk teknis lanjutan masih menunggu kebijakan pemerintah pusat yang lebih mendalam.
Kementerian juga menegaskan komitmen pemerintah melalui UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang secara tegas melarang adanya pengangkatan pegawai non-ASN baru di lingkungan pemerintahan.
Wakil Ketua DPRD Ketapang, Mathoji, menekankan bahwa konsultasi ini krusial agar pemerintah daerah memiliki panduan yang jelas dalam menyikapi persoalan kepegawaian di daerah.
“Kami ingin memastikan daerah mendapatkan informasi dan pemahaman yang utuh mengenai mekanisme serta regulasi yang sedang disiapkan pemerintah pusat, sehingga nantinya dapat menjadi dasar dalam menyikapi persoalan PPPK di daerah,” ujar Mathoji.
Senada dengan itu, Syaidianur menegaskan bahwa daerah sangat membutuhkan kepastian regulasi dari pusat untuk melakukan penataan tenaga non-ASN secara bertahap dan terukur.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan kepastian regulasi terkait status PPPK paruh waktu. Persoalan ini bukan hanya di Ketapang, tapi juga di banyak daerah lain yang tengah menata tenaga honorer mereka,” jelas Syaidianur.
Ia menambahkan, kejelasan kebijakan ini sangat penting agar pelayanan publik tetap berjalan maksimal tanpa melampaui kemampuan fiskal atau anggaran daerah.
Pihak Kementerian PAN-RB juga mengingatkan bahwa berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2018, penyesuaian unit kerja bagi PPPK dimungkinkan jika terjadi perampingan organisasi, sepanjang tenaga tersebut masih dibutuhkan oleh organisasi yang bersangkutan.
DPRD Ketapang berkomitmen untuk terus mengawal isu ini hingga terbitnya aturan pelaksana yang lebih detil, demi menjamin kejelasan status hukum bagi ribuan tenaga PPPK paruh waktu di Kabupaten Ketapang. (Hms/Aal)
RadarKetapang.Com — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) mengambil tindakan tegas dengan menghentikan sementara operasional Terminal Khusus (Tersus) milik PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (WHW AR). Penyegelan tersus yang berlokasi di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ini dilakukan pada Rabu (13/05/2026). Langkah penghentian sementara …
RadarKetapang.Com — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang menggelar rapat kerja bersama mitra dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membahas berbagai permasalahan krusial terkait tenaga kerja dan koperasi di sejumlah perusahaan. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat I Gedung DPRD Ketapang pada Senin (11/05/2026) ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II, …
RadarKetapang.Com — Komunitas nelayan dari Desa Tempurukan dan Desa Sungai Awan Kiri memberikan klarifikasi resmi terkait isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang sempat mencuat di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Desa Tempurukan pada Jumat (08/05/2026) siang, para nelayan menegaskan bahwa sistem penyaluran melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum …
RadarKetapang.Com — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Mateus Yudi, menghadiri acara ramah tamah menyambut kunjungan kerja Komandan Kodamar (Kodaeral) XII, Laksda Sawa, beserta Ketua Daerah Jalasenastri Kodamar XII, Ny. Ani Sawa. Kegiatan yang dirangkaikan dengan perayaan hari jadi Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Ketapang ke-6 tersebut berlangsung khidmat di Pendopo Bupati Ketapang pada Rabu malam …
RadarKetapang.Com — Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Ketapang menerima audiensi dari Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG PAI) Kabupaten Ketapang sebagai upaya memperkuat sinergi dalam peningkatan mutu pendidikan agama di Bumi Ale-Ale, Rabu (6/5/26). Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Kemenag Ketapang, Syarifendi, didampingi jajaran Kasi Penmad, Kasi Papkis, serta Penyelenggara Katolik dan …
RadarKetapang.Com — Pihak pengelola Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) Sampit beserta sejumlah nelayan di Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, memberikan klarifikasi terkait isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi. Isu tersebut ditepis secara tegas. Pihak pengelola menyatakan bahwa kendala yang terjadi di lapangan saat ini bukanlah ketiadaan stok, melainkan murni persoalan administrasi perizinan. …
RadarKetapang.Com — Sebuah langkah besar untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di Kalimantan Barat dimulai dengan resmi dilantiknya Pengurus Wilayah Asosiasi Pengusaha Kecil Mikro Menengah Nusantara (PW APIMSA) Kalimantan Barat. Prosesi pelantikan tersebut berlangsung khidmat pada Sabtu pagi (14/02/2026) di Orchard Hotel Gajah Mada, Kota Pontianak. Pelantikan pengurus dilakukan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Apimsa, …
RadarKetapang.com – Pemerintah berencana merevitalisasi keraton dan kesultanan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut akan dijalankan berdasarkan permintaan dari masing-masing keraton, dengan mempertimbangkan nilai sejarah dan kearifan lokal. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan hal itu saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu, 17 Januari 2026. Dalam kunjungan tersebut, Fadli meninjau …
RadarKetapang.Com — Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, melantik sebanyak 163 Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang. Prosesi pelantikan berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Ketapang pada Kamis (23/01/2026). Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penguatan birokrasi daerah. Tujuannya agar mesin pemerintahan mampu menjalankan fungsi pelayanan publik …
RadarKetapang.Com — Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, memimpin Upacara Peringatan Hari Desa Nasional tahun 2026 yang digelar di Halaman Pendopo Rumah Jabatan Bupati pada Kamis (15/01/2026). Upacara berlangsung secara sederhana namun khidmat dengan diikuti para camat, Kepala Desa, serta jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah …
RadarKetapang.com – Pulau Bali kembali mencatatkan prestasi gemilang di panggung pariwisata global. Dalam The Travelers’ Choice Awards Best of the Best Destination List 2026 versi TripAdvisor, Bali dinobatkan sebagai destinasi wisata terbaik dunia, menempati peringkat pertama dan mencetak sejarah baru bagi Indonesia. Pencapaian ini menjadi yang tertinggi sepanjang keikutsertaan Bali dalam pemeringkatan TripAdvisor. Sebelumnya, Pulau …
RadarKetapang.Com Pakar kesehatan dr. Zaidul Akbar membagikan pandangannya mengenai metode paling praktis untuk menjaga kebugaran tubuh melalui unggahan video pada 2 Februari 2024. Beliau menekankan bahwa kunci kesehatan yang optimal sering kali dimulai dari kebiasaan makan yang lebih terkendali. Mengurangi Makan sebagai Langkah Awal Menurut dr. Zaidul Akbar, mengurangi asupan makanan merupakan salah satu cara …
RadarKetapang.Com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, memberikan atensi serius terhadap insiden kecelakaan kerja maut yang kembali terjadi di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sukabangun. Kecelakaan yang terjadi pada Januari 2026 ini menewaskan dua orang pekerja dan melukai dua lainnya. Achmad Sholeh mengungkapkan bahwa peristiwa tragis di lokasi yang sama …
Comments are not available at the moment.