Home » Ale Ale » Sengketa Sertifikat Ganda di Lahan Landreform, Komisi II DPRD Ketapang Fasilitasi Mediasi Ahli Waris

Sengketa Sertifikat Ganda di Lahan Landreform, Komisi II DPRD Ketapang Fasilitasi Mediasi Ahli Waris

Radar Ketapang 20 Feb 2026 61

RadarKetapang.Com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang memfasilitasi permintaan warga melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna membahas mediasi atas Tanah Objek Retribusi Landreform ahli waris. Kegiatan strategis tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Ketapang pada Rabu Pagi (18/02/2026).

RDPU dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II, M. Eri Setyawan, didampingi Sekretaris Komisi II Erpuat, serta anggota Komisi II Marzuki.

Hadir pula dalam pertemuan tersebut perwakilan BPN Ketapang, Kabag Hukum Setda Mintaria, serta perwakilan masyarakat yang bersengketa.

M. Eri Setyawan menyatakan bahwa persoalan lahan ini sudah berkepanjangan dan memicu tanda tanya besar karena adanya tumpang tindih dokumen kepemilikan.

“Persoalan ini sudah berkepanjangan karena sudah terbit sertifikat, tapi mengapa terbit lagi sertifikat yang baru,” ujar M. Eri Setyawan di hadapan forum.

Pihaknya mendorong agar penyelesaian permasalahan ini dilakukan secara musyawarah dan mufakat antara ahli waris dan pihak masyarakat yang mengklaim kepemilikan tanah.

Langkah musyawarah dinilai lebih baik guna menghindari gesekan sosial, meskipun mekanisme hukum tetap terbuka jika tidak ditemukan titik temu.

Eri juga mengingatkan bahwa konflik lahan yang dibiarkan berlarut-larut tidak hanya merugikan warga secara materi, tetapi juga berpotensi memicu ketidakharmonisan di tengah masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, pihak BPN Ketapang menjelaskan bahwa penerbitan sertifikat secara administratif didasarkan pada surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.

Dokumen tersebut mencakup keterangan kepemilikan dan data ahli waris yang diajukan oleh pemohon kepada kantor pertanahan.

“Kami hanya bersifat administratif, menerima berkas permohonan yang dilampirkan, bukan BPN yang menentukan atas hak. Kami akan menampung permasalahan ini dan mengumpulkan data yang konkret,” jelas perwakilan BPN Ketapang.

Komisi II dengan tegas menekankan bahwa penyelesaian kasus ini tidak boleh hanya didasarkan pada pengakuan atau klaim sepihak dari salah satu pihak yang bersengketa.

DPRD meminta Pemerintah Daerah bersama instansi terkait, terutama BPN, untuk segera turun ke lapangan guna melakukan pengecekan fisik dan verifikasi seluruh dokumen.

Keputusan terkait status kepemilikan tanah wajib dibuat berdasarkan data objektif agar dapat memberikan kepastian hukum yang kuat bagi masyarakat.

“Keputusan harus berdasar data, bukan sekadar pengakuan sepihak. Ini yang harus diperkuat untuk memberikan keadilan bagi warga,” pungkas Eri Setyawan.

*Hms/Tim

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Diduga Tak Kantongi Izin PKKPRL, KKP Segel Terminal Khusus PT WHW di Kendawangan

Radar Ketapang

15 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) mengambil tindakan tegas dengan menghentikan sementara operasional Terminal Khusus (Tersus) milik PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (WHW AR). Penyegelan tersus yang berlokasi di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ini dilakukan pada Rabu (13/05/2026). Langkah penghentian sementara …

Sengkarut Koperasi dan Tenaga Kerja, Komisi II DPRD Ketapang Panggil Dinas Terkait Bahas Nepotisme Pengurus

Radar Ketapang

11 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang menggelar rapat kerja bersama mitra dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membahas berbagai permasalahan krusial terkait tenaga kerja dan koperasi di sejumlah perusahaan. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat I Gedung DPRD Ketapang pada Senin (11/05/2026) ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II, …

Nelayan Muara Pawan Sebut Pertumbuhan Kapal Baru Tak Sebanding dengan Alokasi Solar

Radar Ketapang

11 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Komunitas nelayan dari Desa Tempurukan dan Desa Sungai Awan Kiri memberikan klarifikasi resmi terkait isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang sempat mencuat di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Desa Tempurukan pada Jumat (08/05/2026) siang, para nelayan menegaskan bahwa sistem penyaluran melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum …

Mathoji dan Syaidianur Desak Kepastian Regulasi PPPK Paruh Waktu: Daerah Butuh Dasar Hukum Penataan Non-ASN

Radar Ketapang

07 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Jajaran pimpinan dan Komisi I DPRD Kabupaten Ketapang melaksanakan kunjungan kerja konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Jakarta. Konsultasi ini dilakukan untuk membahas mekanisme perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, serta kepastian perpanjangan masa kontrak mereka. Rombongan dipimpin langsung oleh …

HUT ke-6 Danlanal Ketapang: Laksda Sawa Puji Kerukunan Antar Suku di ‘Miniatur Indonesia’

Radar Ketapang

07 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Mateus Yudi, menghadiri acara ramah tamah menyambut kunjungan kerja Komandan Kodamar (Kodaeral) XII, Laksda Sawa, beserta Ketua Daerah Jalasenastri Kodamar XII, Ny. Ani Sawa. Kegiatan yang dirangkaikan dengan perayaan hari jadi Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Ketapang ke-6 tersebut berlangsung khidmat di Pendopo Bupati Ketapang pada Rabu malam …

Guru PAI Ketapang Desak Pencairan Tunjangan Profesi Tepat Waktu

Radar Ketapang

07 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Ketapang menerima audiensi dari Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG PAI) Kabupaten Ketapang sebagai upaya memperkuat sinergi dalam peningkatan mutu pendidikan agama di Bumi Ale-Ale, Rabu (6/5/26). Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Kemenag Ketapang, Syarifendi, didampingi jajaran Kasi Penmad, Kasi Papkis, serta Penyelenggara Katolik dan …

Hot Categories