Home » News » Perjuangkan Legalitas Tambang Rakyat, Wagub Krisantus Desak Pusat Beri Kewenangan ke Daerah

Perjuangkan Legalitas Tambang Rakyat, Wagub Krisantus Desak Pusat Beri Kewenangan ke Daerah

Radar Ketapang 25 Jan 2026 93

RadarKetapang.Com — Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menerima audiensi Pemerintah Kabupaten Sintang beserta perwakilan masyarakat penambang di Ruang Tengkawang, Kantor Gubernur Kalbar, pada Kamis (22/1/2026). Pertemuan ini fokus membahas percepatan perizinan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Sintang.

Dalam arahannya, Wagub Krisantus menyoroti luasnya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kalimantan Barat yang mencapai sekitar 70.600 hektare. Besarnya luasan ini menunjukkan potensi ekonomi raksasa yang selama ini belum terkelola secara resmi dan legal.

Pemerintah Provinsi Kalbar justru berkepentingan untuk melegalkan aktivitas tersebut. Menurut Krisantus, dengan mengubah PETI menjadi pertambangan berizin, manfaat ekonomi akan lebih jelas dan keberpihakannya kepada rakyat lebih terjamin.

“Hasil pertambangan merupakan sumber daya alam milik negara yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tegas Krisantus Kurniawan.

Terkait kondisi anggaran, Wagub mengungkapkan bahwa kebijakan Presiden mengenai pengurangan dana transfer pusat menuntut daerah untuk lebih mandiri (berdikari). Oleh karena itu, ia mendesak Pemerintah Pusat agar memberikan regulasi yang memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah dalam pengelolaan SDA.

“Berikan kami kewenangan untuk menerbitkan izin kepada masyarakat. Jika kewenangan itu dilimpahkan kepada daerah, kami tidak masalah dana transfer pusat dikurangi, karena daerah bisa memperoleh pendapatan jauh lebih besar dari pengelolaan SDA secara legal,” ujarnya.

Krisantus menekankan bahwa ada ratusan ribu kepala keluarga yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan. Maka dari itu, kebijakan yang diambil harus matang, berkeadilan, dan memiliki payung hukum yang kuat bagi masyarakat kecil.

Terkait tata ruang, Wagub mengingatkan bahwa pemetaan wilayah yang dapat dikelola serta kawasan lindung merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Sinergi antara pemetaan daerah dan legalitas pusat menjadi kunci agar penambang rakyat bisa bekerja dengan tenang.

Selain pertambangan, Wagub juga menyinggung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari operasional Pelabuhan Kijing. Optimalisasi pelabuhan tersebut diharapkan mampu meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor ekspor, sawit, dan pertambangan secara signifikan.

Ketua Perwakilan Penambang Kapuas Raya, Asmidi, menyampaikan apresiasi atas dukungan Wagub. Ia mengakui selama ini masyarakat penambang merasa tidak tenang akibat status ilegal dan adanya berbagai kebijakan pelarangan.

“Kami berharap melalui pertemuan ini, aktivitas penambangan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum yang jelas ke depan,” tutur Asmidi.

Pertemuan ini ditutup dengan komitmen Wagub Krisantus untuk terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan legalitas tambang rakyat. Ia mengajak seluruh pihak menjaga persatuan agar perjuangan memperoleh kepastian hukum bagi penambang berjalan lancar.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Harisson Desak 8 Daerah di Kalbar Segera Bentuk UPTD PPA, Rendahnya Pelaporan Disoroti

Radar Ketapang

11 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat komitmen nyata dalam melindungi kaum rentan melalui peresmian Kegiatan Pendampingan Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Bimbingan Teknis Aplikasi Simfoni PPA Versi 3. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, di Ruang Tengkawang Kantor Gubernur pada Senin (11/5/2026). Hadir dalam acara …

BPM Kalbar Kritik Lemahnya Transparansi Mitra SPPG: Ada Celah Korupsi dan Konflik Kepentingan

Radar Ketapang

11 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat menyoroti tajam berbagai persoalan dalam pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kalimantan Barat. Ketua BPM Kalbar, Gusti Eddy, mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi konflik kepentingan dalam penentuan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau unit dapur pendukung program tersebut. Menurut Gusti Eddy, kewenangan yang terkesan …

Suasana Haru di Masjid Oesman Al-Khair, 78 Calon Haji Kayong Utara Resmi Bertolak ke Tanah Suci

Radar Ketapang

10 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Suasana khidmat dan penuh haru menyelimuti Masjid Agung Oesman Al-Khair saat Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melepas keberangkatan Jamaah Haji Tahun 1447 H/2026 M, Jumat (08/05/2026). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kayong Utara, Syakirin, unsur Forkopimda, tokoh agama, serta ratusan keluarga jamaah yang …

Perangi Polusi Suara, Polres Ketapang Musnahkan 829 Knalpot Brong dan Kenalkan ETLE Handheld

Radar Ketapang

08 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Kapolres Ketapang, AKBP Muhammad Harris, memimpin langsung konferensi pers hasil penindakan knalpot tidak standar (brong) periode Januari hingga April 2026. Kegiatan ini dirangkaikan dengan pemusnahan barang bukti secara massal di Kantor Satpas Ketapang pada Kamis (07/05/2026). Sepanjang empat bulan pertama tahun 2026, Polres Ketapang beserta Polsek jajaran berhasil mengamankan sebanyak 829 unit knalpot …

Dampak Smelter PT DIB di Pulau Penebang, WALHI Kalbar: Deforestasi Picu Kerusakan Terumbu Karang

Radar Ketapang

08 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Aktivitas pembangunan proyek smelter bauksit di Pulau Penebang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, kini tengah menjadi sorotan tajam. Proyek yang dikelola oleh PT Dharma Inti Bersama (DIB), bagian dari Harita Group, diduga memicu kerusakan ekologi serius di kawasan pulau kecil tersebut. Pulau Penebang sendiri secara yuridis dikategorikan sebagai pulau kecil sebagaimana diatur dalam …

Soroti Potensi Karhutla di Ketapang, Wagub Kalbar Desak Investor Turut Bertanggung Jawab Jaga Lahan

Radar Ketapang

06 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengikuti Apel Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Nasional 2026 serta reaktivasi desk penanganan karhutla melalui konferensi video dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (06/05/2026). Kegiatan terpusat di Sumatera Selatan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari …

Hot Categories