Puncak El Nino Mengintai, Polres Kubu Raya Ancam Pembakar Lahan Pidana 10 Tahun dan Denda Rp15 Miliar

RadarKetapang.Com — Ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali mengintai wilayah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, seiring dengan masuknya musim kemarau ekstrem. Menanggapi situasi krusial ini, Polres Kubu Raya bersama Polsek jajarannya gencar melakukan sosialisasi di sejumlah titik rawan karhutla. Pihak kepolisian yang didukung penuh oleh Pemda Kubu Raya dan para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait dengan tegas meminta masyarakat untuk menyetop total praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.

Langkah preventif ini diambil bukan tanpa alasan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis peringatan dini terkait fenomena El Nino yang diprediksi mulai memasuki fase aktif pada periode Juni-Juli, dan akan mencapai puncaknya pada Agustus 2026. Fenomena iklim ini berpotensi memicu kemarau yang jauh lebih kering dan panjang dari tahun-tahun sebelumnya, sebuah kondisi yang rawan menyulut api di atas lautan lahan gambut.

Menyikapi potensi tersebut, pihak kepolisian memastikan tidak akan main-main dalam menindak para pelaku pembakar lahan yang memicu bencana kabut asap. Kapolres Kubu Raya, AKBP Kadek Ary Mahardika, melalui Kasubsi Penmas Aiptu Ade, menegaskan bahwa ada konsekuensi hukum yang sangat berat bagi siapa saja yang kedapatan sengaja membakar hutan, kebun, pertanian, maupun lahan untuk perumahan.

“Kami mengingatkan kembali kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa ada sanksi pidana yang sangat serius. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaku pembakaran lahan diancam hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp15 miliar,” ujar Aiptu Ade secara tertulis, Sabtu (18/7/2026).

Kendati demikian, Ade menambahkan bahwa pemerintah dan aparat tetap memberikan ruang bagi petani tradisional melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Kalbar Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal. Namun, ia menggarisbawahi bahwa aturan ini memiliki syarat dan tata cara yang ketat, bukan melegalkan pembakaran lahan secara liar dan serampangan yang dapat merugikan hajat hidup orang banyak.

Mengantisipasi situasi di lapangan yang bisa memburuk dalam hitungan jam, Kapolres Kubu Raya telah menginstruksikan seluruh jajaran Bhabinkamtibmas di Polsek jajarannya untuk melipatgandakan intensitas turun ke lapangan guna mengetuk kesadaran masyarakat lewat sosialisasi yang masif.

Tak hanya sekadar memberikan imbauan langsung, Polres Kubu Raya juga memperketat pengawasan digital. Kapolres menegaskan agar seluruh Polsek jajaran bergerak taktis melakukan deteksi dini melalui ground check (pengecekan langsung ke lokasi) setiap kali muncul titik panas (hotspot) secara real-time. Langkah cepat ini dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi berbasis aplikasi digital.

“Semua pergerakan dipantau secara digital melalui aplikasi Dashboard Lancang Kuning dan SiPongi. Begitu ada indikasi hotspot di wilayah Kubu Raya, petugas dan tim gabungan harus langsung meluncur ke titik koordinat untuk melakukan pemadaman dini sebelum api membesar,” pungkasnya.

Lewat kesiapsiagaan teknologi dan ketegasan hukum ini, Kepolisian berharap wilayah Kubu Raya secara umum dapat terbebas dari petaka kabut asap tahun ini. Kepedulian masyarakat untuk menjaga lingkungan menjadi kunci utama agar bumi khatulistiwa tidak kembali membara. *(Hms/Aal)