Sentil CSR Perusahaan Perkebunan, Wagub Kalbar: Kalau Masih Ada Kawasan Kumuh Berarti Belum Baik

RadarKetapang.Com — Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan krusialnya penguatan tata kelola sektor kelapa sawit melalui peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, optimalisasi kontribusi korporasi bagi daerah, serta dukungan penuh terhadap implementasi kebijakan ekspor satu pintu. Kebijakan strategis ini menjadi arahan langsung pemerintah pusat melalui Danantara.

Penegasan tersebut disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan jajaran direksi perusahaan swasta sektor perkebunan kelapa sawit di Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat pada Selasa (14/07/2026).

Dalam arahannya, Krisantus menekankan bahwa setiap entitas bisnis yang beroperasi di wilayah Kalbar harus memiliki komitmen kuat untuk turut membangun daerah, bukan sekadar mengeruk keuntungan dan menjalankan aktivitas usaha. Keberadaan investasi sektor perkebunan ini wajib memberikan kemaslahatan nyata bagi masyarakat lokal demi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Ia menggarisbawahi, seluruh korporasi, termasuk yang memiliki kantor pusat di luar territorial Kalimantan Barat, wajib hukumnya menghormati kearifan lokal serta tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah.

“Jangan mentang-mentang BUMN atau perusahaan besar, lalu mengabaikan kewajiban. Anda beroperasi di Kalimantan Barat, maka harus mengikuti kearifan lokal dan peraturan yang berlaku di sini,” tegas Krisantus di hadapan peserta rapat.

Orang nomor dua di Kalbar ini juga menyoroti realisasi Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinilai masih jauh dari kata optimal. Menurutnya, masih ditemukannya kawasan permukiman yang kurang layak huni di sekitar wilayah operasional perkebunan menjadi indikator otentik bahwa tanggung jawab sosial perusahaan belum memberikan dampak yang terukur.

Oleh karena itu, ia meminta manajemen perusahaan mendesain ulang program CSR agar lebih tepat sasaran, menyentuh kebutuhan mendasar, dan berkelanjutan sehingga benar-benar mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat setempat.

“Kalau masih ada kawasan kumuh di sekitar perusahaan, berarti CSR belum dijalankan dengan baik. Kehadiran perusahaan harus mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar,” ujarnya memaparkan.

Selain tata kelola sosial, Krisantus menaruh atensi serius terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui instrumen Pajak Air Permukaan (PAP). Potensi penerimaan dari sektor ini dinilai masih sangat bisa digenjot agar sebanding dengan besarnya volume aktivitas operasional korporasi yang memanfaatkan sumber daya air daerah.

Merespons hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam waktu dekat akan membentuk tim khusus yang melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Tim ini bertugas melakukan evaluasi dan audit lapangan terhadap penggunaan air permukaan oleh korporasi agar pembayaran pajak dilakukan secara akurat sesuai dengan regulasi yang ada.

“Saya akan membentuk tim untuk mengecek penggunaan air permukaan di perusahaan-perusahaan agar pembayaran pajak sesuai dengan pemakaian sebenarnya. Ini adalah kewajiban pengusaha kepada negara dan daerah yang harus dijalankan tanpa tapi,” katanya menerangkan.

Wagub juga menambahkan bahwa forum koordinasi ini menjadi jembatan untuk menyamakan persepsi antara regulator dan pelaku usaha terkait skema ekspor satu pintu lewat Danantara. Diharapkan, seluruh pelaku industri sawit mendukung penuh kebijakan pusat tersebut dengan tetap memprioritaskan kepatuhan regulasi serta menjaga stabilitas pembangunan di Kalimantan Barat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memastikan bakal mengawal ketat implementasi instruksi ini melalui mekanisme koordinasi dan evaluasi berkala bersama seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

“Saya akan mengawal ketat implementasi arahan ini. Pertemuan lanjutan akan segera dijadwalkan agar seluruh pimpinan perusahaan hadir dan menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan Kalimantan Barat,” pungkasnya menyudahi arahan. *(Adp/Aal)