Soroti Area Kumuh di Sekitar Korporasi, Wagub Krisantus Ancam Evaluasi Perusahaan Minim CSR

RadarKetapang.Com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) resmi meluncurkan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSBLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR). Wadah ini dibentuk sebagai instrumen sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha guna menggenjot pembangunan berkelanjutan.

Prosesi peluncuran forum tersebut berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Kamis (09/07/2026) malam, yang dihadiri langsung oleh jajaran direksi serta pimpinan korporasi yang mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah Kalimantan Barat.

Agenda peluncuran ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Gubernur Kalbar Ria Norsan dan Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, dengan disaksikan oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, serta para kepala daerah se-Kalbar.

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menegaskan bahwa rajutan kolaborasi melalui skema TSBLP/CSR merupakan langkah taktis untuk mengakselerasi pembangunan di tengah jeratan keterbatasan kapasitas fiskal anggaran daerah. Saat ini, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kalbar berada di angka 0,51 dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebesar 0,97.

Di sisi lain, Norsan memaparkan potret indikator makro ekonomi Kalbar yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Kalbar merangkak naik dari 5,39 persen pada tahun 2025 menjadi 6,14 persen pada tahun 2026.

Tingkat kemantapan jalan provinsi juga melompat ke angka 65,06 persen (naik dari kisaran 60 persen), cakupan layanan air minum menyentuh 84,30 persen, dan angka kemiskinan berhasil ditekan ke posisi 6,16 persen.

“Kita ingin memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha agar pembangunan di Kalimantan Barat dapat berjalan lebih cepat, merata, dan berkelanjutan. TSBLP atau CSR harus benar-benar memberikan manfaat nyata dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar seremonial,” tegas Ria Norsan.

Untuk menepis program yang tumpang tindih, Pemprov Kalbar tengah menggodok daftar program prioritas TSBLP Tahun Anggaran 2027. Sektor swasta—khususnya perkebunan dan pertambangan—diarahkan untuk ikut mengalokasikan dana CSR mereka untuk membangun jalan desa, jembatan, irigasi, sarana air bersih, fasilitas publik, kesehatan, serta penguatan IPM.

Norsan juga mengapresiasi perusahaan di Kabupaten Ketapang yang telah memfasilitasi program pendidikan jarak jauh bagi para pekerjanya. Ia pun mengingatkan agar seluruh operasional perusahaan patuh administrasi, termasuk menggunakan pelat kendaraan Kalbar (KB) serta tertib pajak daerah.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, memberikan teguran keras dan catatan kritis bagi dunia usaha. Ia menyatakan, pelaksanaan CSR wajib berlandaskan khittah Pasal 33 UUD 1945 agar tidak ada ketimpangan sosial yang mencolok mata.

“Kami masih menemukan kawasan kumuh yang berada persis di sekitar wilayah operasional perusahaan. Kondisi ironis ini harus menjadi perhatian serius. Perusahaan jangan hanya mengeruk keuntungan, tetapi harus ikut membangun lingkungan sekitar,” sentil Krisantus.

Secara spesifik, Wagub memberikan atensi merah kepada sejumlah perusahaan di wilayah Kabupaten Ketapang, Sambas, dan Kapuas Hulu yang dinilai masih rapor merah atau belum optimal dalam membenahi sirkulasi lingkungan sekitar masyarakat lokal.

“Pemerintah tidak akan ragu-ragu untuk melakukan evaluasi perizinan apabila komitmen perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan tidak dijalankan sebagaimana mestinya,” ancam Krisantus.

Menutup rangkaian acara, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, mengapresiasi langkah inovatif Pemprov Kalbar. Menurutnya, langkah sinkronisasi program CSR dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) akan membuat kontribusi dunia swasta menjadi lebih terukur, presisi, dan tepat sasaran. *(Adp/Aal)