Prabowo Pangkas 145 Aturan Pupuk, Harga Subsidi Turun 20 Persen di Tengah Geopolitik Dunia

RadarKetapang.Com — Indonesia mencatat tonggak sejarah baru dalam transformasi industri pupuk nasional. Melalui skema Government-to-Government (G2G), Indonesia resmi memulai ekspor perdana pupuk urea ke Australia dengan total komitmen kerja sama mencapai sekitar Rp7 triliun.

Hebatnya, di saat kran ekspor mulai terbuka lebar, pemerintah justru sukses menurunkan harga pupuk bersubsidi di dalam negeri sebesar 20 persen serta menambah volumenya untuk kebutuhan petani domestik.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menyampaikan hal tersebut saat meninjau langsung pelepasan ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, Rabu (14/05/2026).

Mentan Amran menjelaskan, pengiriman tahap awal ini mengangkut 47.250 ton pupuk urea senilai kurang lebih Rp600 miar. Ini merupakan permulaan dari target komitmen sebesar 250.000 ton yang nantinya akan terus ditingkatkan hingga mencapai 500.000 ton.

“Rencana kita akan ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton. Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas capaian ini,” ujar Mentan Amran.

Daya saing komoditas tanah air ini juga memicu minat dari negara lain. Mentan mengungkapkan bahwa Duta Besar India sudah berkomunikasi langsung untuk meminta pasokan 500.000 ton, disusul oleh ketertarikan dari Filipina, Brasil, hingga Bangladesh.

Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, menyampaikan apresiasi mendalam atas kemitraan ini. Menurutnya, pupuk dari Indonesia akan membantu petani Australia memproduksi gandum, yang nantinya juga diekspor kembali ke Indonesia sebagai bahan baku pangan.

Di sisi lain, tata kelola hulu hingga hilir di dalam negeri mengalami reformasi besar-besaran di bawah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Sejak awal pemerintahan, Presiden Prabowo telah mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Ditambah lagi dengan pemangkasan harga eceran sebesar 20 persen tanpa membebani APBN, serta penambahan volume sebanyak 700 ribu ton.

“Di saat geopolitik dunia memanas, alhamdulillah harga pupuk kita turun 20 persen. Volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia,” tegas Mentan.

Penyederhanaan birokrasi dilakukan secara radikal dengan menderegulasi total 145 aturan lintas kementerian. Rantai distribusi dipotong langsung dari Kementan–PIHC–Gapoktan/Koperasi–Petani.

Pemerintah juga menghapus komponen inefisiensi seperti PPN berganda dan beban bunga bank yang diproyeksikan menghemat anggaran hingga Rp14 triliun.

Guna menunjang kemandirian industri, pemerintah mendorong revitalisasi tujuh proyek strategis pabrik pupuk baru dengan investasi jumbo mencapai Rp72,84 triliun. Modernisasi ini mengganti pabrik lama yang boros energi menjadi fasilitas baru dengan biaya produksi 26 persen lebih efisien.

Melalui langkah masif ini, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp112 triliun sampai tahun 2035, sekaligus mengunci kedaulatan pangan nasional.

“Pupuk bukan hanya soal produksi dan distribusi. Pupuk adalah instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional,” pungkas Amran.