Sekolah Rakyat Kayong Utara Bakal Segera Terwujud, Amru Chanwari Serahkan Proposal ke Provinsi

RadarKetapang.Com — Pemerintah Kabupaten Kayong Utara menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Salah satu langkah nyata yang diambil adalah mendukung penuh pembangunan Sekolah Rakyat sebagai wadah pemberdayaan masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Wakil Bupati Kayong Utara, Amru Chanwari, didampingi Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (SP3APMD), Andri Candra, melakukan koordinasi ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak pada Senin (19/01/2026).

Kedatangan rombongan Pemkab Kayong Utara ini bertujuan untuk menyerahkan proposal usulan pembangunan Sekolah Rakyat. Usulan tersebut telah melalui beberapa kali tahap perbaikan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi maupun pusat.

“Dalam kesempatan ini kami menyerahkan proposal usulan pembangunan Sekolah Rakyat yang sudah beberapa kali mengalami perbaikan berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Kalbar,” ujar Amru Chanwari usai bertemu Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalbar.

Kehadiran Amru Chanwari secara langsung menunjukkan keseriusan Pemerintah Daerah Kayong Utara dalam memastikan program ini berjalan sukses. Ia memastikan bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat teknis yang diminta oleh Kementerian Sosial RI melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Salah satu poin penting yang ditekankan adalah kesiapan administrasi terkait lahan. Pemerintah daerah telah menjamin bahwa lahan yang akan digunakan sudah berstatus clean and clear (bebas sengketa) serta didukung oleh kesiapan sarana prasarana penunjang lainnya.

Berdasarkan rencana yang disusun, pembangunan Sekolah Rakyat ini ditargetkan akan terealisasi pada tahap ketiga, yakni pada rentang tahun 2026 hingga 2027. Sekolah ini nantinya akan menjadi pusat pendidikan informal yang partisipatif, inklusif, serta tetap berbasis pada kearifan lokal.

Selain membahas Sekolah Rakyat, Kepala Dinas SP3APMD Kayong Utara, Andri Candra, juga mendiskusikan berbagai hal strategis lainnya. Koordinasi tersebut meliputi penanganan orang terlantar (OT) serta mekanisme penyaluran bantuan bencana dari Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi.

Andri menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang selama ini diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten Kayong Utara. Bantuan-bantuan yang telah disalurkan dinilai sangat membantu meringankan beban masyarakat di daerah.

“Kami tentunya terbantukan sekali selama ini Pemerintah Provinsi sudah maksimal dalam memberikan bantuan ke Pemda Kabupaten Kayong Utara, kami sangat berterima kasih sekali dan berharap di tahun 2026 ini juga akan sama bantuan (Baperstock) yang akan kami terima,” ungkap Andri Candra.

Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Kayong Utara. Melalui pemberdayaan pendidikan, masyarakat rentan diharapkan mampu keluar dari lingkaran kemiskinan dan hidup lebih mandiri di masa depan.

*Prokokopim-Tim Redaksi