Evaluasi Kinerja Program Strategis Nasional: Sekda Kalbar Targetkan Nilai di Atas 70

RadarKetapang.Com — Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, memimpin rapat koordinasi evaluasi kinerja pelaksanaan Program Strategis Nasional (Pro SN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Tengkawang, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, pada Kamis (19/2/2026).

Rapat ini secara khusus membahas kesiapan dokumen serta kelengkapan data yang akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dalam waktu dekat.

Evaluasi tersebut menjadi sangat krusial karena indikator penilaiannya akan menjadi dasar utama pemberian insentif bagi daerah yang dinilai berprestasi.

Dalam arahannya, Harisson menegaskan bahwa proses penilaian dilakukan sepenuhnya berbasis pada dokumen dan data yang telah diunggah oleh pemerintah daerah.

“Yang dievaluasi adalah data yang kita upload. Jika tidak lengkap, tidak rinci, atau tidak sesuai indikator, maka nilainya akan rendah. Evaluasi ini murni berbasis dokumen,” tegas Harisson.

Ia meminta seluruh jajaran perangkat daerah untuk bersikap serius dan teliti dalam menyiapkan laporan agar Kalimantan Barat mampu bersaing dengan provinsi lain.

Harisson menetapkan target minimal nilai harus berada di atas angka 70 demi menjaga reputasi kinerja pemerintah provinsi.

“Jangan sampai kita mendapat nilai di bawah 70. Kita harus kerja detail dan memastikan seluruh indikator terpenuhi,” ujarnya di depan para kepala perangkat daerah.

Sekda juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp1 triliun sebagai insentif penghargaan bagi kepala daerah dengan kinerja terbaik.

Peluang untuk memperoleh dana insentif tersebut sangat terbuka lebar apabila laporan kinerja Kalimantan Barat dinilai baik dan memiliki nilai yang tinggi.

Salah satu fokus utama dalam evaluasi ini adalah indikator penurunan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Kalimantan Barat.

Nilai maksimal pada poin ini hanya dapat diraih jika program penanggulangan kemiskinan tercantum jelas dalam dokumen perencanaan seperti RKPD dan APBD.

Jika program tersebut hanya muncul dalam dokumen perubahan, maka nilai indikator akan berkurang, bahkan bernilai nol jika tidak tercantum sama sekali.

Menanggapi aturan tersebut, Harisson meminta seluruh perangkat daerah memastikan alokasi anggaran tertuang secara rinci dan tidak hanya disebutkan secara umum.

“Harus jelas programnya apa, kegiatannya apa, anggarannya berapa. Data pembanding dan capaian tahun sebelumnya juga harus dilampirkan sebagai bukti kinerja,” tegasnya.

Melalui ketelitian dalam pelaporan, ia berharap Kalimantan Barat tidak hanya sekadar mengejar nilai, tetapi juga menunjukkan kualitas perencanaan pembangunan yang nyata.

Ia meyakini bahwa jika seluruh perangkat daerah bekerja secara serius dan terukur, hasil evaluasi yang optimal akan mengikuti dengan sendirinya.

“Ini bukan hanya soal nilai, tetapi bagaimana kita menunjukkan kinerja yang nyata dan terukur. Jika kita serius, hasilnya akan mengikuti,” pungkas Harisson menutup rapat koordinasi tersebut.

*Adp/Aal