Home » Ale Ale » Cegah Konflik Horizontal, Komisi I DPRD Ketapang Desak Pemetaan Digital Tapal Batas Desa

Cegah Konflik Horizontal, Komisi I DPRD Ketapang Desak Pemetaan Digital Tapal Batas Desa

Radar Ketapang 20 Feb 2026 122

RadarKetapang.Com — Komisi I DPRD Kabupaten Ketapang menggelar rapat kerja khusus untuk membahas penyelesaian sengketa tapal batas desa yang masih menjadi persoalan krusial di wilayah tersebut. Pertemuan strategis ini dilaksanakan di Ruang Rapat 1 Gedung DPRD Ketapang pada Rabu pagi (18/02/2026) dalam upaya mencari solusi yang adil, berkekuatan hukum, dan berkelanjutan.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Ketapang, Gusmani, didampingi Wakil Ketua Kurniawan dan Sekretaris Komisi I, Yang Kim.

Hadir pula mewakili pemerintah daerah, Asisten I Setda Ketapang, Heryandi, serta Kabid DPMPD Ketapang, Eko Harfyanto.

Ketua Komisi I, Gusmani, meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera menetapkan target penyelesaian batas desa yang jelas.

Ia menekankan bahwa proses penentuan batas wilayah harus dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat dengan mengedepankan kepentingan masyarakat serta ketertiban administrasi.

Menurutnya, penetapan tapal batas desa wajib melibatkan pemerintah desa, pihak kecamatan, hingga pemerintah kabupaten agar keputusan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Terhadap batas desa yang hingga kini masih bermasalah, Komisi I mendesak dilakukan pengukuran ulang menggunakan teknologi pemetaan digital yang terpadu berbasis koordinat geografis.

“Permasalahan batas wilayah itu hal berisiko. Jadi, Pemerintah Daerah harus selektif menuntaskan masalah tapal batas ini,” tegas Gusmani.

Ia berharap seluruh permasalahan diselesaikan secara damai agar masyarakat di wilayah perbatasan bisa hidup harmonis dan kembali fokus pada program pembangunan.

Komisi I memberikan catatan serius bahwa kejelasan tapal batas merupakan penentu keberhasilan kebijakan serta kelancaran berbagai program kerja Pemerintah Daerah.

Batas wilayah yang tidak jelas dinilai berpotensi menghambat pelayanan publik dan distribusi bantuan pembangunan kepada warga di perbatasan.

Jika persoalan ini tidak segera dituntaskan, Komisi I khawatir akan muncul konflik horizontal antarwarga desa yang saling berbatasan di masa mendatang.

Melalui rapat kerja ini, DPRD Ketapang berkomitmen untuk terus mengawal proses pemetaan hingga seluruh desa memiliki batas wilayah yang pasti dan diakui secara administratif.

*Hms/Aal

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
HUT ke-7 IJTI Kalbar: Dari Seminar Digitalisasi, Lomba Video Berita, Hingga Doa Bersama Bencana

Radar Ketapang

09 Sep 2026

RadarKetapang.Com — Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-7, Pengurus Daerah Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kalimantan Barat (Pengda IJTI Kalbar) menggelar doa bersama untuk para korban bencana alam di Indonesia. Unjukan doa ini ditujukan bagi para korban bencana Karhutla di Kalimantan, erupsi Anak Gunung Krakatau, hingga musibah gempa bumi di NTT. Agenda doa bersama sekaligus syukuran …

Mantan Wabup Ketapang Farhan Resmi Jabat Ketua DPC PKB, Siap Sasar Potensi Suara Warga Nahdliyin

Radar Ketapang

04 Agu 2026

RadarKetapang.Com — Mantan Wakil Bupati Ketapang, Farhan, resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Ketapang yang baru untuk Masa Bakti 2026–2031. Kepastian ini diperoleh setelah Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB melalui DPW PKB Kalimantan Barat secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPC PKB Kabupaten/Kota se-Kalbar pada Sabtu (01/08/2026). …

Hari Pertama Sekolah Jadi Momentum Kedekatan Emosional, Achmad Sholeh Minta ASN Hingga Swasta Antar Anak

Radar Ketapang

11 Jul 2026

RadarKetapang.Com — Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (GAMAS). Gerakan strategis tersebut diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Surat Edaran (SE) Bupati Ketapang Nomor 43 Tahun 2026. Menurut Achmad Sholeh, gerakan ini merupakan langkah yang sangat positif dalam memperkuat kembali peran domestik …

Kagumi Kiprah Dellyana Winki, Istri Cak Imin Serahkan Kategori Beasiswa Pelatihan Mandiri di Ketapang

Radar Ketapang

11 Jul 2026

RadarKetapang.Com — Momentum Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Keadilan Sejahtera (PKB) tahun 2026 membawa berkah tersendiri bagi dunia pendidikan informal di Kabupaten Ketapang. Fraksi PKB secara resmi menyerahkan bantuan Beasiswa Jejak Nusantara untuk sedikitnya 25 siswa Sekolah Adat Arus Kualant di Dusun Tahak, Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kamis (09/07/2026). Rombongan petinggi DPP PKB …

Gunakan Hutan Sebagai Perpustakaan, Sekolah Adat Arus Kualant Bentuk Karakter Generasi Muda Dayak

Radar Ketapang

11 Jul 2026

RadarKetapang.Com — Sekolah Adat Arus Kualant menjadi ruang hidup bagi generasi muda Dayak di Dusun Tahak, Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Lembaga pendidikan nonformal ini hadir untuk mendidik anak-anak agar tumbuh, belajar, dan mencintai warisan leluhur mereka. Sekolah adat ini lahir dari sebuah keresahan mendalam akan memudarnya pengetahuan adat serta …

Kisah Sultan Tengah: Terdampar di Sukadana, Membina Dinasti Kerajaan Melayu hingga ke Sambas

Radar Ketapang

03 Jul 2026

RadarKetapang.Com — Hubungan emosional dan historis antara masyarakat Kalimantan Barat dan Sarawak, Malaysia, ternyata telah mengakar kuat sejak berabad-abad silam. Salah satu bukti otentik yang mengikat kuat kekerabatan dua wilayah bertetangga ini tertuju pada satu nama besar: Sultan Tengah. Jejak peradaban ini dikupas kembali oleh Mohd Nurnazmi, selaku Tour Guide resmi dari Kementerian Pelancongan, Seni …

Hot Categories