Home » News » Ita Nurcholifah Pimpin PW Apimsa Kalbar: Targetkan Percepatan Sertifikasi Halal dan Pendampingan UMKM

Ita Nurcholifah Pimpin PW Apimsa Kalbar: Targetkan Percepatan Sertifikasi Halal dan Pendampingan UMKM

Radar Ketapang 14 Feb 2026 369

RadarKetapang.Com — Sebuah langkah besar untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di Kalimantan Barat dimulai dengan resmi dilantiknya Pengurus Wilayah Asosiasi Pengusaha Kecil Mikro Menengah Nusantara (PW APIMSA) Kalimantan Barat.

Prosesi pelantikan tersebut berlangsung khidmat pada Sabtu pagi (14/02/2026) di Orchard Hotel Gajah Mada, Kota Pontianak.

Pelantikan pengurus dilakukan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Apimsa, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, yang datang langsung dari Jakarta untuk mengukuhkan kepengurusan di bumi Khatulistiwa.

Ketua PW Apimsa Kalbar terpilih, Ita Nurcholifah, mengungkapkan rasa syukurnya atas pelantikan ini dan menegaskan kesiapan organisasi untuk langsung tancap gas menjalankan program kerja.

“Jangka pendek ini kita konsolidasi internal dulu melalui rapat kerja setiap divisi untuk menentukan program prioritas,” ujar Ita Nurcholifah usai pelantikan.

Menurutnya, Apimsa hadir untuk memberikan pendampingan nyata kepada para pelaku UMKM, mulai dari akses pembiayaan hingga pengurusan administrasi yang sering menjadi kendala.

Pihaknya berkomitmen membantu para pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikasi halal dan perizinan produk agar usaha mereka memiliki daya saing yang lebih tinggi.

“Potensi kita banyak dan beraneka ragam. Di sinilah Apimsa hadir untuk bersinergi dan mendampingi pelaku UMKM agar terus tumbuh dan bisa berdaya saing,” tambahnya.

Kehadiran wadah ini juga mendapat dukungan penuh dari Anggota DPRD Kalbar, Mulyadi Tawik (MT), yang merupakan inisiator terbentuknya PW Apimsa di Kalimantan Barat.

Menurut Mulyadi Tawik, Apimsa bisa menjadi wasilah atau jalan bagi pengusaha kecil untuk berbagi pengalaman bisnis serta meraih akses pendanaan dari perbankan yang selama ini belum tersentuh.

“Usaha kecil anggota Apimsa ini bisa menjadi wadah untuk mengakses pendanaan dan menguatkan kegiatan ekonomi di tengah masyarakat kita,” tegas legislator yang akrab disapa MT tersebut.

Ia juga menekankan bahwa penguatan ekonomi dari level bawah sejalan dengan program yang sedang digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sektor usaha mikro dan menengah telah terbukti mampu bertahan di tengah berbagai guncangan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, sehingga perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.

“Ini perlu jadi perhatian pemerintah daerah, pusat, dan stakeholder agar pelaku usaha kecil bisa bangkit, bertahan, bahkan berkembang menjadi kekuatan ekonomi dari rumah ke rumah,” pungkas Mulyadi Tawik.

Dengan visi “memulai dari yang kecil untuk menjadi besar”, Apimsa Kalbar diharapkan mampu membawa para pengusaha “kelas teri” untuk naik kelas menjadi pengusaha “kakap” melalui pendampingan yang terencana dan sistematis.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Harisson Desak 8 Daerah di Kalbar Segera Bentuk UPTD PPA, Rendahnya Pelaporan Disoroti

Radar Ketapang

11 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat komitmen nyata dalam melindungi kaum rentan melalui peresmian Kegiatan Pendampingan Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Bimbingan Teknis Aplikasi Simfoni PPA Versi 3. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, di Ruang Tengkawang Kantor Gubernur pada Senin (11/5/2026). Hadir dalam acara …

BPM Kalbar Kritik Lemahnya Transparansi Mitra SPPG: Ada Celah Korupsi dan Konflik Kepentingan

Radar Ketapang

11 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat menyoroti tajam berbagai persoalan dalam pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kalimantan Barat. Ketua BPM Kalbar, Gusti Eddy, mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi konflik kepentingan dalam penentuan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau unit dapur pendukung program tersebut. Menurut Gusti Eddy, kewenangan yang terkesan …

Suasana Haru di Masjid Oesman Al-Khair, 78 Calon Haji Kayong Utara Resmi Bertolak ke Tanah Suci

Radar Ketapang

10 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Suasana khidmat dan penuh haru menyelimuti Masjid Agung Oesman Al-Khair saat Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melepas keberangkatan Jamaah Haji Tahun 1447 H/2026 M, Jumat (08/05/2026). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kayong Utara, Syakirin, unsur Forkopimda, tokoh agama, serta ratusan keluarga jamaah yang …

Perangi Polusi Suara, Polres Ketapang Musnahkan 829 Knalpot Brong dan Kenalkan ETLE Handheld

Radar Ketapang

08 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Kapolres Ketapang, AKBP Muhammad Harris, memimpin langsung konferensi pers hasil penindakan knalpot tidak standar (brong) periode Januari hingga April 2026. Kegiatan ini dirangkaikan dengan pemusnahan barang bukti secara massal di Kantor Satpas Ketapang pada Kamis (07/05/2026). Sepanjang empat bulan pertama tahun 2026, Polres Ketapang beserta Polsek jajaran berhasil mengamankan sebanyak 829 unit knalpot …

Dampak Smelter PT DIB di Pulau Penebang, WALHI Kalbar: Deforestasi Picu Kerusakan Terumbu Karang

Radar Ketapang

08 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Aktivitas pembangunan proyek smelter bauksit di Pulau Penebang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, kini tengah menjadi sorotan tajam. Proyek yang dikelola oleh PT Dharma Inti Bersama (DIB), bagian dari Harita Group, diduga memicu kerusakan ekologi serius di kawasan pulau kecil tersebut. Pulau Penebang sendiri secara yuridis dikategorikan sebagai pulau kecil sebagaimana diatur dalam …

Soroti Potensi Karhutla di Ketapang, Wagub Kalbar Desak Investor Turut Bertanggung Jawab Jaga Lahan

Radar Ketapang

06 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengikuti Apel Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Nasional 2026 serta reaktivasi desk penanganan karhutla melalui konferensi video dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (06/05/2026). Kegiatan terpusat di Sumatera Selatan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari …

Hot Categories