Home » News » Ita Nurcholifah Pimpin PW Apimsa Kalbar: Targetkan Percepatan Sertifikasi Halal dan Pendampingan UMKM

Ita Nurcholifah Pimpin PW Apimsa Kalbar: Targetkan Percepatan Sertifikasi Halal dan Pendampingan UMKM

Radar Ketapang 14 Feb 2026 175

RadarKetapang.Com — Sebuah langkah besar untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di Kalimantan Barat dimulai dengan resmi dilantiknya Pengurus Wilayah Asosiasi Pengusaha Kecil Mikro Menengah Nusantara (PW APIMSA) Kalimantan Barat.

Prosesi pelantikan tersebut berlangsung khidmat pada Sabtu pagi (14/02/2026) di Orchard Hotel Gajah Mada, Kota Pontianak.

Pelantikan pengurus dilakukan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Apimsa, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, yang datang langsung dari Jakarta untuk mengukuhkan kepengurusan di bumi Khatulistiwa.

Ketua PW Apimsa Kalbar terpilih, Ita Nurcholifah, mengungkapkan rasa syukurnya atas pelantikan ini dan menegaskan kesiapan organisasi untuk langsung tancap gas menjalankan program kerja.

“Jangka pendek ini kita konsolidasi internal dulu melalui rapat kerja setiap divisi untuk menentukan program prioritas,” ujar Ita Nurcholifah usai pelantikan.

Menurutnya, Apimsa hadir untuk memberikan pendampingan nyata kepada para pelaku UMKM, mulai dari akses pembiayaan hingga pengurusan administrasi yang sering menjadi kendala.

Pihaknya berkomitmen membantu para pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikasi halal dan perizinan produk agar usaha mereka memiliki daya saing yang lebih tinggi.

“Potensi kita banyak dan beraneka ragam. Di sinilah Apimsa hadir untuk bersinergi dan mendampingi pelaku UMKM agar terus tumbuh dan bisa berdaya saing,” tambahnya.

Kehadiran wadah ini juga mendapat dukungan penuh dari Anggota DPRD Kalbar, Mulyadi Tawik (MT), yang merupakan inisiator terbentuknya PW Apimsa di Kalimantan Barat.

Menurut Mulyadi Tawik, Apimsa bisa menjadi wasilah atau jalan bagi pengusaha kecil untuk berbagi pengalaman bisnis serta meraih akses pendanaan dari perbankan yang selama ini belum tersentuh.

“Usaha kecil anggota Apimsa ini bisa menjadi wadah untuk mengakses pendanaan dan menguatkan kegiatan ekonomi di tengah masyarakat kita,” tegas legislator yang akrab disapa MT tersebut.

Ia juga menekankan bahwa penguatan ekonomi dari level bawah sejalan dengan program yang sedang digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sektor usaha mikro dan menengah telah terbukti mampu bertahan di tengah berbagai guncangan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, sehingga perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.

“Ini perlu jadi perhatian pemerintah daerah, pusat, dan stakeholder agar pelaku usaha kecil bisa bangkit, bertahan, bahkan berkembang menjadi kekuatan ekonomi dari rumah ke rumah,” pungkas Mulyadi Tawik.

Dengan visi “memulai dari yang kecil untuk menjadi besar”, Apimsa Kalbar diharapkan mampu membawa para pengusaha “kelas teri” untuk naik kelas menjadi pengusaha “kakap” melalui pendampingan yang terencana dan sistematis.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Rp0,92 T untuk Diskon Transportasi, Ini Strategi Stimulus Ramadan 2026

Radar Ketapang

27 Feb 2026

RadarKetapang.com — Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi untuk mendorong konsumsi masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 2026. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan menjelang Lebaran. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp0,92 triliun untuk program diskon transportasi yang mencakup angkutan darat, laut, penyeberangan, dan udara. Pada sektor …

Anggaran KIP Kuliah 2026 Rp15,3 Triliun, Ini Skema dan Sasarannya

Radar Ketapang

23 Feb 2026

RadarKetapang.com — Pemerintah menegaskan komitmennya memperluas akses pendidikan tinggi melalui peningkatan anggaran Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi) menyebut alokasi anggaran KIP Kuliah pada 2026 mencapai Rp15,32 triliun, naik dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT), jumlah penerima …

Gubernur Kalbar Ria Norsan: Mari Khatamkan Al-Qur’an dan Tingkatkan Amal Saleh Selama Ramadan

Radar Ketapang

20 Feb 2026

RadarKetapang.Com — Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, melaksanakan Shalat Tarawih malam pertama Ramadan 1447 H bersama keluarga di Surau Al Baaqi, Kompleks Pendopo Gubernur Kalbar. Kegiatan ibadah yang berlangsung pada Kamis malam (19/02/2026) tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah serta masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan Pendopo. Suasana khidmat dan penuh kekhusyukan mewarnai pelaksanaan …

Evaluasi Kinerja Program Strategis Nasional: Sekda Kalbar Targetkan Nilai di Atas 70

Radar Ketapang

20 Feb 2026

RadarKetapang.Com — Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, memimpin rapat koordinasi evaluasi kinerja pelaksanaan Program Strategis Nasional (Pro SN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Tengkawang, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, pada Kamis (19/2/2026). Rapat ini secara khusus membahas kesiapan dokumen serta kelengkapan data yang akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam …

Perubahan Iklim Mengancam, Pemerintah Perkuat Tata Kelola Kehutanan

Radar Ketapang

15 Feb 2026

RadarKetapang.com – Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan bahwa pengelolaan hutan Indonesia ke depan harus ditopang tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berintegritas. Menurut dia, pendekatan berbasis risiko menjadi kunci untuk memastikan setiap program kehutanan berjalan efektif sekaligus mencegah potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan. “Pengelolaan hutan harus dilaksanakan melalui tata kelola yang kuat, dengan pengawasan …

KPK Ingatkan Risiko Korupsi dalam Wacana Pilkada Lewat DPRD

Radar Ketapang

10 Feb 2026

RadarKetapang.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti bahaya laten korupsi dalam wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lembaga antirasuah itu menilai pemusatan kewenangan pada segelintir elite politik justru membuka ruang transaksi kekuasaan yang sulit terpantau publik. Peringatan tersebut disampaikan Ketua KPK Setyo …

Hot Categories