Home » News » Langgar Aturan Imigrasi, 150 WNI Dideportasi dari Sarawak Sepanjang Januari 2026

Langgar Aturan Imigrasi, 150 WNI Dideportasi dari Sarawak Sepanjang Januari 2026

Radar Ketapang 24 Jan 2026 116

RadarKetapang.Com — Pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching, Sarawak, Malaysia, kembali memfasilitasi pelaksanaan deportasi dan repatriasi Warga Negara Indonesia (WNI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada periode Januari 2026.

Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan para warga negara di wilayah Sarawak. Berdasarkan keterangan tertulis pada Kamis (22/1/2026), proses pemulangan dilakukan secara bertahap dalam beberapa pekan terakhir.

Deportasi dilakukan oleh Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) Sarawak terhadap total 150 WNI/PMI. Rinciannya, sebanyak 81 orang dideportasi pada 14 Januari 2026 dari Depot Imigresen Bekenu, Miri.

Selanjutnya, pemulangan kembali dilakukan terhadap 24 orang pada 15 Januari 2026, dan 45 orang lainnya pada 19 Januari 2026 dari Depot Imigresen Semuja, Serian. Selain program deportasi, KJRI Kuching juga melaksanakan repatriasi atau pemulangan sukarela.

Sebanyak 6 orang WNI/PMI dipulangkan dari Tempat Singgah Sementara (TSS) KJRI Kuching pada 15 Januari 2026. Sebagian besar warga yang dipulangkan ini diketahui terlibat berbagai permasalahan dokumen di negara jiran.

Pihak konsulat mengungkapkan bahwa mayoritas WNI/PMI yang dideportasi terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian di Malaysia. Jenis pelanggaran yang paling sering ditemukan adalah masuk ke wilayah Malaysia secara ilegal atau melalui jalur tidak resmi.

Selain itu, banyak ditemukan PMI yang bekerja tanpa mengantongi visa kerja resmi, melewati batas waktu tinggal atau overstay, serta pelanggaran hukum lainnya. Kondisi ini membuat mereka harus menjalani proses penahanan sebelum akhirnya dipulangkan ke tanah air.

Catatan KJRI Kuching menunjukkan angka yang cukup tinggi di awal tahun ini. Sejak awal tahun 2026, tercatat sudah ada 321 orang WNI/PMI yang dideportasi oleh otoritas Malaysia dan 7 orang WNI/PMI yang dipulangkan melalui program repatriasi.

Tingginya angka deportasi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia. Pihak KJRI terus berupaya memberikan perlindungan sekaligus edukasi kepada warga agar tidak mengambil risiko bekerja di luar negeri tanpa prosedur yang sah.

KJRI Kuching secara konsisten mengimbau seluruh WNI maupun PMI yang berada di wilayah Sarawak agar mematuhi ketentuan hukum dan keimigrasian setempat. Hal ini sangat penting demi menjaga keselamatan dan ketenangan mereka selama merantau.

Kepatuhan terhadap aturan negara tujuan menjadi kunci utama agar para pekerja migran terhindar dari jeratan hukum maupun deportasi. Warga diingatkan untuk selalu memastikan dokumen perjalanan dan izin kerja mereka dalam kondisi aktif dan sesuai dengan peruntukannya.

*Kjri/Tim

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Harisson Desak 8 Daerah di Kalbar Segera Bentuk UPTD PPA, Rendahnya Pelaporan Disoroti

Radar Ketapang

11 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat komitmen nyata dalam melindungi kaum rentan melalui peresmian Kegiatan Pendampingan Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Bimbingan Teknis Aplikasi Simfoni PPA Versi 3. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, di Ruang Tengkawang Kantor Gubernur pada Senin (11/5/2026). Hadir dalam acara …

BPM Kalbar Kritik Lemahnya Transparansi Mitra SPPG: Ada Celah Korupsi dan Konflik Kepentingan

Radar Ketapang

11 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat menyoroti tajam berbagai persoalan dalam pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kalimantan Barat. Ketua BPM Kalbar, Gusti Eddy, mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi konflik kepentingan dalam penentuan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau unit dapur pendukung program tersebut. Menurut Gusti Eddy, kewenangan yang terkesan …

Suasana Haru di Masjid Oesman Al-Khair, 78 Calon Haji Kayong Utara Resmi Bertolak ke Tanah Suci

Radar Ketapang

10 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Suasana khidmat dan penuh haru menyelimuti Masjid Agung Oesman Al-Khair saat Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melepas keberangkatan Jamaah Haji Tahun 1447 H/2026 M, Jumat (08/05/2026). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kayong Utara, Syakirin, unsur Forkopimda, tokoh agama, serta ratusan keluarga jamaah yang …

Perangi Polusi Suara, Polres Ketapang Musnahkan 829 Knalpot Brong dan Kenalkan ETLE Handheld

Radar Ketapang

08 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Kapolres Ketapang, AKBP Muhammad Harris, memimpin langsung konferensi pers hasil penindakan knalpot tidak standar (brong) periode Januari hingga April 2026. Kegiatan ini dirangkaikan dengan pemusnahan barang bukti secara massal di Kantor Satpas Ketapang pada Kamis (07/05/2026). Sepanjang empat bulan pertama tahun 2026, Polres Ketapang beserta Polsek jajaran berhasil mengamankan sebanyak 829 unit knalpot …

Dampak Smelter PT DIB di Pulau Penebang, WALHI Kalbar: Deforestasi Picu Kerusakan Terumbu Karang

Radar Ketapang

08 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Aktivitas pembangunan proyek smelter bauksit di Pulau Penebang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, kini tengah menjadi sorotan tajam. Proyek yang dikelola oleh PT Dharma Inti Bersama (DIB), bagian dari Harita Group, diduga memicu kerusakan ekologi serius di kawasan pulau kecil tersebut. Pulau Penebang sendiri secara yuridis dikategorikan sebagai pulau kecil sebagaimana diatur dalam …

Soroti Potensi Karhutla di Ketapang, Wagub Kalbar Desak Investor Turut Bertanggung Jawab Jaga Lahan

Radar Ketapang

06 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengikuti Apel Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Nasional 2026 serta reaktivasi desk penanganan karhutla melalui konferensi video dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (06/05/2026). Kegiatan terpusat di Sumatera Selatan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari …

Hot Categories