- Ale AleKecelakaan Maut PLTU Sukabangun Berulang, Ketua DPRD Ketapang Desak Audit Kinerja dan Usut Tuntas
- NasionalEra Baru BPKB Dimulai, Korlantas Terapkan e-BPKB untuk Kendaraan Baru
- Ale AleTargetkan Disiplin Pengguna Jalan, Polres Ketapang Gelar Operasi Keselamatan Kapuas Selama 14 Hari
- ArtikelStrategi Sederhana Hidup Sehat ala dr. Zaidul Akbar: Prioritaskan Pengurangan Porsi Makan
- ArtikelAnti Gagal, Begini Resep Bolu Pisang Kukus Praktis dengan Takaran Sendok
Perjuangkan Legalitas Tambang Rakyat, Wagub Krisantus Desak Pusat Beri Kewenangan ke Daerah
Radar Ketapang 25 Jan 2026 36 RadarKetapang.Com — Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menerima audiensi Pemerintah Kabupaten Sintang beserta perwakilan masyarakat penambang di Ruang Tengkawang, Kantor Gubernur Kalbar, pada Kamis (22/1/2026). Pertemuan ini fokus membahas percepatan perizinan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Sintang.
Dalam arahannya, Wagub Krisantus menyoroti luasnya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kalimantan Barat yang mencapai sekitar 70.600 hektare. Besarnya luasan ini menunjukkan potensi ekonomi raksasa yang selama ini belum terkelola secara resmi dan legal.
Pemerintah Provinsi Kalbar justru berkepentingan untuk melegalkan aktivitas tersebut. Menurut Krisantus, dengan mengubah PETI menjadi pertambangan berizin, manfaat ekonomi akan lebih jelas dan keberpihakannya kepada rakyat lebih terjamin.
“Hasil pertambangan merupakan sumber daya alam milik negara yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tegas Krisantus Kurniawan.
Terkait kondisi anggaran, Wagub mengungkapkan bahwa kebijakan Presiden mengenai pengurangan dana transfer pusat menuntut daerah untuk lebih mandiri (berdikari). Oleh karena itu, ia mendesak Pemerintah Pusat agar memberikan regulasi yang memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah dalam pengelolaan SDA.
“Berikan kami kewenangan untuk menerbitkan izin kepada masyarakat. Jika kewenangan itu dilimpahkan kepada daerah, kami tidak masalah dana transfer pusat dikurangi, karena daerah bisa memperoleh pendapatan jauh lebih besar dari pengelolaan SDA secara legal,” ujarnya.
Krisantus menekankan bahwa ada ratusan ribu kepala keluarga yang menggantungkan hidup dari sektor pertambangan. Maka dari itu, kebijakan yang diambil harus matang, berkeadilan, dan memiliki payung hukum yang kuat bagi masyarakat kecil.
Terkait tata ruang, Wagub mengingatkan bahwa pemetaan wilayah yang dapat dikelola serta kawasan lindung merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Sinergi antara pemetaan daerah dan legalitas pusat menjadi kunci agar penambang rakyat bisa bekerja dengan tenang.
Selain pertambangan, Wagub juga menyinggung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari operasional Pelabuhan Kijing. Optimalisasi pelabuhan tersebut diharapkan mampu meningkatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor ekspor, sawit, dan pertambangan secara signifikan.
Ketua Perwakilan Penambang Kapuas Raya, Asmidi, menyampaikan apresiasi atas dukungan Wagub. Ia mengakui selama ini masyarakat penambang merasa tidak tenang akibat status ilegal dan adanya berbagai kebijakan pelarangan.
“Kami berharap melalui pertemuan ini, aktivitas penambangan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum yang jelas ke depan,” tutur Asmidi.
Pertemuan ini ditutup dengan komitmen Wagub Krisantus untuk terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan legalitas tambang rakyat. Ia mengajak seluruh pihak menjaga persatuan agar perjuangan memperoleh kepastian hukum bagi penambang berjalan lancar.
RadarKetapang.com — Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi untuk mendorong konsumsi masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 2026. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan menjelang Lebaran. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp0,92 triliun untuk program diskon transportasi yang mencakup angkutan darat, laut, penyeberangan, dan udara. Pada sektor …
RadarKetapang.com — Pemerintah menegaskan komitmennya memperluas akses pendidikan tinggi melalui peningkatan anggaran Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi) menyebut alokasi anggaran KIP Kuliah pada 2026 mencapai Rp15,32 triliun, naik dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT), jumlah penerima …
RadarKetapang.Com — Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, melaksanakan Shalat Tarawih malam pertama Ramadan 1447 H bersama keluarga di Surau Al Baaqi, Kompleks Pendopo Gubernur Kalbar. Kegiatan ibadah yang berlangsung pada Kamis malam (19/02/2026) tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah serta masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan Pendopo. Suasana khidmat dan penuh kekhusyukan mewarnai pelaksanaan …
RadarKetapang.Com — Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, memimpin rapat koordinasi evaluasi kinerja pelaksanaan Program Strategis Nasional (Pro SN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Tengkawang, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, pada Kamis (19/2/2026). Rapat ini secara khusus membahas kesiapan dokumen serta kelengkapan data yang akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam …
RadarKetapang.com – Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menegaskan bahwa pengelolaan hutan Indonesia ke depan harus ditopang tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berintegritas. Menurut dia, pendekatan berbasis risiko menjadi kunci untuk memastikan setiap program kehutanan berjalan efektif sekaligus mencegah potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan. “Pengelolaan hutan harus dilaksanakan melalui tata kelola yang kuat, dengan pengawasan …
RadarKetapang.Com — Sebuah langkah besar untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di Kalimantan Barat dimulai dengan resmi dilantiknya Pengurus Wilayah Asosiasi Pengusaha Kecil Mikro Menengah Nusantara (PW APIMSA) Kalimantan Barat. Prosesi pelantikan tersebut berlangsung khidmat pada Sabtu pagi (14/02/2026) di Orchard Hotel Gajah Mada, Kota Pontianak. Pelantikan pengurus dilakukan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Apimsa, …
RadarKetapang.Com — Sebuah langkah besar untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di Kalimantan Barat dimulai dengan resmi dilantiknya Pengurus Wilayah Asosiasi Pengusaha Kecil Mikro Menengah Nusantara (PW APIMSA) Kalimantan Barat. Prosesi pelantikan tersebut berlangsung khidmat pada Sabtu pagi (14/02/2026) di Orchard Hotel Gajah Mada, Kota Pontianak. Pelantikan pengurus dilakukan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Apimsa, …
RadarKetapang.com – Pemerintah berencana merevitalisasi keraton dan kesultanan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut akan dijalankan berdasarkan permintaan dari masing-masing keraton, dengan mempertimbangkan nilai sejarah dan kearifan lokal. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan hal itu saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu, 17 Januari 2026. Dalam kunjungan tersebut, Fadli meninjau …
RadarKetapang.Com — Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, melantik sebanyak 163 Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang. Prosesi pelantikan berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Ketapang pada Kamis (23/01/2026). Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penguatan birokrasi daerah. Tujuannya agar mesin pemerintahan mampu menjalankan fungsi pelayanan publik …
RadarKetapang.Com — Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, memimpin Upacara Peringatan Hari Desa Nasional tahun 2026 yang digelar di Halaman Pendopo Rumah Jabatan Bupati pada Kamis (15/01/2026). Upacara berlangsung secara sederhana namun khidmat dengan diikuti para camat, Kepala Desa, serta jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah …
RadarKetapang.com — Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menjadi salah satu dari 11 Polda yang resmi memiliki Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO). Peresmian itu dilakukan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Januari 2026. Pembentukan Direktorat PPA-PPO di tingkat Polda dan Polres, menurut Sigit, …
RadarKetapang.com – Pulau Bali kembali mencatatkan prestasi gemilang di panggung pariwisata global. Dalam The Travelers’ Choice Awards Best of the Best Destination List 2026 versi TripAdvisor, Bali dinobatkan sebagai destinasi wisata terbaik dunia, menempati peringkat pertama dan mencetak sejarah baru bagi Indonesia. Pencapaian ini menjadi yang tertinggi sepanjang keikutsertaan Bali dalam pemeringkatan TripAdvisor. Sebelumnya, Pulau …
RadarKetapang.Com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, memberikan atensi serius terhadap insiden kecelakaan kerja maut yang kembali terjadi di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sukabangun. Kecelakaan yang terjadi pada Januari 2026 ini menewaskan dua orang pekerja dan melukai dua lainnya. Achmad Sholeh mengungkapkan bahwa peristiwa tragis di lokasi yang sama …
Comments are not available at the moment.