Harisson Tegaskan Seluruh Pendapatan RSUD dr. Soedarso Murni Dipakai untuk Tingkatkan Layanan Pasien

RadarKetapang.Com — Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, selaku Ketua Dewan Pengawas RSUD dr. Soedarso menerima secara resmi dokumen laporan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Triwulan I Tahun 2026.

Penyerahan laporan berkala tersebut diserahkan langsung oleh Direktur RSUD dr. Soedarso, Hary Agung Tjahyadi, di Aula RSUD dr. Soedarso Pontianak pada Jumat (22/05/2026).

Dalam arahannya, Sekda Harisson menilai RSUD dr. Soedarso sejauh ini telah menunjukkan performa kinerja yang baik dalam menjaga mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien. Berbagai indikator taktis yang dipaparkan dinilai telah mengacu pada standar nasional sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022.

“Rumah sakit ini sebenarnya sudah bekerja dengan baik. Indikator-indikator yang ditampilkan juga sudah jelas dan berbasis standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan,” ujar Harisson.

Ia menganalogikan indikator pelayanan rumah sakit layaknya instrumen dashboard pada sebuah kendaraan yang berfungsi membantu jajaran manajemen memantau arah, kecepatan, serta capaian pelayanan secara riil.

“Indikator ini ibarat dashboard, sehingga kita bisa melihat mana pelayanan yang sudah baik dan mana yang masih perlu diperbaiki,” cetusnya.

Kendati memberikan apresiasi, Harisson memberikan catatan kritis agar laporan kepada Dewan Pengawas ke depan tidak hanya berfokus pada aspek mutu klinis dan keselamatan pasien saja. Manajemen dituntut menyajikan indikator tata kelola rumah sakit secara menyeluruh dan komprehensif.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kalbar ini menegaskan, aspek produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM), kondisi riil keuangan, hingga efisiensi operasional wajib ditampilkan secara gamblang agar pemerintah daerah sebagai pemilik aset dapat memetakan kondisi rumah sakit rujukan utama Kalbar tersebut secara utuh.

“Kalau tenaga medis orientasinya efektivitas pelayanan kepada pasien, maka manajemen rumah sakit harus memastikan pelayanan itu juga berjalan efisien. Dua-duanya harus berjalan beriringan,” tegasnya.

Secara teknis, Sekda meminta manajemen mulai menyertakan indikator utilitas pelayanan rawat inap seperti Bed Occupancy Ratio (BOR), Length of Stay (LOS), Turn Over Interval (TOI), hingga Bed Turn Over (BTO).

Tak kalah penting, ia juga menyoroti aspek transparansi keuangan, termasuk rasio biaya terhadap pendapatan (cost recovery rate), hingga tingkat pengembalian investasi (return of investment) yang telah digelontorkan pemerintah untuk fasilitas kesehatan tersebut.

“Kami perlu mengetahui bagaimana efisiensi pengelolaan rumah sakit. Pemerintah sudah berinvestasi besar dan tentu harus terlihat dampaknya terhadap peningkatan pelayanan masyarakat. Tidak pernah uang rumah sakit dipakai untuk hal lain, semua dikembalikan lagi untuk meningkatkan pelayanan,” ungkap Harisson.

Mengakhiri arahannya, ia memberikan motivasi kepada para tenaga kesehatan dan tim surveyor RSUD dr. Soedarso untuk terus meningkatkan capaian rapor pelayanan mereka.

“Anda semua ahlinya. Tinggal bagaimana indikator yang masih merah bisa menjadi kuning, dan yang kuning menjadi hijau. Keluhan masyarakat pasti masih ada, tetapi itu menjadi bahan evaluasi agar pelayanan kesehatan kita semakin baik dari waktu ke waktu,” pungkas Sekda Kalbar. (Adp/Aal)