Home » News » Kepala BGN Kalbar: Program MBG Wajib Serap Bahan Baku dari Petani dan UMKM Lokal

Kepala BGN Kalbar: Program MBG Wajib Serap Bahan Baku dari Petani dan UMKM Lokal

Radar Ketapang 17 Mei 2026 19

RadarKetapang.Com — Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pontianak Raya menggelar kegiatan Gen Z Talk bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota Pontianak pada Sabtu (16/05/2026) siang.

Dialog terbuka bertajuk “Suara Gen Z untuk BGN: Sejauh Mana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Menopang Indonesia Emas 2045” ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk membedah langsung implementasi, fakta lapangan, hingga isu-isu yang berkembang di media sosial terkait MBG.

Ketua PC PMII Pontianak Raya, Faisal, menyatakan bahwa kegiatan ini sengaja menghadirkan otoritas BGN regional agar mahasiswa dan masyarakat umum mendapatkan jawaban langsung yang transparan mengenai arah evaluasi program ke depan.

Merespon hal tersebut, Kepala Regional BGN Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, yang hadir sebagai narasumber utama memberikan apresiasi tinggi. Ia menegaskan, program nasional MBG di Kalimantan Barat tidak hanya fokus pada intervensi pemenuhan gizi generasi muda, melainkan juga dirancang untuk membangkitkan roda perekonomian daerah.

BGN secara tegas mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau unit dapur pengelolaan makanan untuk menyerap pasokan komoditas dari ekosistem lokal.

“Kami berharap MBG di Kalbar selain intervensi perbaikan gizi, juga membangkitkan roda perekonomian. Karena kita mewajibkan masyarakat, UMKM, dan sebagainya untuk mendistribusikan makanan atau bahan baku ke SPPG,” jelas Agus Kurniawi.

Menurut Agus, integrasi antara pemenuhan gizi ibu hamil, menyusui, balita, dan anak sekolah dengan keterlibatan aktif petani serta pelaku UMKM lokal merupakan pilar utama dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Di sisi lain, Agus juga memaparkan data pemutakhiran operasional infrastruktur penunjang MBG di Kalimantan Barat. Hingga saat ini, tercatat sudah ada 499 SPPG yang telah mendapatkan pemindaian (scan) validasi untuk kebutuhan aglomerasi atau pengklasteran data.

Meski begitu, belum seluruhnya beroperasi penuh karena sebagian masih dalam proses administrasi keuangan dan aktivasi virtual account.

BGN Kalbar juga bersikap tegas terhadap standar mutu kelayakan dapur. Tercatat ada 97 SPPG di Kalbar yang saat ini status operasionalnya sedang ditangguhkan (suspend) oleh pemerintah pusat.

“Untuk sekarang SPPG yang tersuspend di Kalbar sebanyak 97 unit. Penyebabnya bervariasi, mulai dari fasilitas yang belum memenuhi standar, belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang layak, hingga Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang belum terbit,” rinci Agus.

Saat ini, pihak mitra yayasan pengelola sedang melakukan perbaikan teknis secara intensif di lapangan. BGN Kalbar memastikan akan segera mengajukan pencabutan status penangguhan (suspend) tersebut ke pusat setelah seluruh fasilitas dapur terbukti memenuhi standar keamanan pangan nasional. (Tim/Aal)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Donasi Rp5.000 per KK, Krisantus Targetkan Rp60 Miliar Dana Mandiri untuk Budaya Dayak

Radar Ketapang

27 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan pentingnya membangun kemandirian finansial masyarakat serta menjaga kelestarian budaya Dayak agar tidak terus-menerus bergantung pada pihak luar. Hal tersebut disampaikannya saat menutup secara resmi Pekan Gawai Dayak (PGD) Naik Dango ke-19 di Rumah Ramin Bantang Nek Riu, Kabupaten Sambas, Minggu (24/05/2026) kemarin. Dalam pidatonya, Wagub menyoroti …

Soroti Alih Fungsi Lahan Sawit dan Tungku Arang, Pemprov Kalbar Bentuk Koalisi Pentahelix Jaga Mangrove

Radar Ketapang

26 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, melaksanakan penandatanganan Surat Keputusan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) sekaligus pengesahan Rencana Aksi KKMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026. Agenda strategis dalam upaya penyelamatan lingkungan pesisir tersebut berlangsung di Hotel Golden Tulip Pontianak, Selasa (26/05/2026). Dalam arahannya, Sekda Harisson menegaskan arti krusial dari keberadaan ekosistem mangrove sebagai …

Festival Syair Gulung Tanah Kayong Tembus Rekor MURI, Polda Kalbar Puji Sinergi Forkopimda

Radar Ketapang

25 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Kapolres Ketapang, AKBP Muhammad Harris, menghadiri upacara Penutupan Festival Syair Gulung Tanah Kayong Tahun 2026. Perhelatan budaya akbar ini digelar di Halaman Taman Keraton Matan Tanjungpura, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, pada Sabtu (23/05/2026). Acara yang diinisiasi oleh Perkumpulan Lawang Kekayun Negeri Matan Tanjungpura bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia ini turut dihadiri oleh …

Harisson Tegaskan Seluruh Pendapatan RSUD dr. Soedarso Murni Dipakai untuk Tingkatkan Layanan Pasien

Radar Ketapang

22 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, selaku Ketua Dewan Pengawas RSUD dr. Soedarso menerima secara resmi dokumen laporan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Triwulan I Tahun 2026. Penyerahan laporan berkala tersebut diserahkan langsung oleh Direktur RSUD dr. Soedarso, Hary Agung Tjahyadi, di Aula RSUD dr. Soedarso Pontianak pada Jumat (22/05/2026). Dalam …

Dua Hari Hilang di Sungai Kinjil Nanga Tayap, Jasad Maga Ditemukan Mengapung di Hilir

Radar Ketapang

21 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Setelah melakukan aksi pencarian intensif selama dua hari berturut-turut, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan Maga (34), warga Desa Pangkalan Telok, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang. Korban yang sebelumnya dilaporkan hilang tenggelam di aliran Sungai Kinjil, Dusun Sungai Kinjil, ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia pada Rabu (20/05/2026) malam. Jasad korban berhasil dievakuasi …

Terima Rekomendasi LKPJ 2025 dari DPRD, Bupati Romi Wijaya Pastikan Jadi Evaluasi Mutlak Eksekutif

Radar Ketapang

19 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kayong Utara menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Agenda konstitusi tersebut berlangsung khidmat di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Kayong Utara, Sukadana, pada Senin (18/05/2026). Rapat tertinggi tingkat parlemen ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kayong …

Hot Categories