Soroti Alih Fungsi Lahan Sawit dan Tungku Arang, Pemprov Kalbar Bentuk Koalisi Pentahelix Jaga Mangrove

RadarKetapang.Com — Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, melaksanakan penandatanganan Surat Keputusan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) sekaligus pengesahan Rencana Aksi KKMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Agenda strategis dalam upaya penyelamatan lingkungan pesisir tersebut berlangsung di Hotel Golden Tulip Pontianak, Selasa (26/05/2026).

Dalam arahannya, Sekda Harisson menegaskan arti krusial dari keberadaan ekosistem mangrove sebagai benteng hijau alami dalam memproteksi seluruh wilayah pesisir Kalimantan Barat dari ancaman kerusakan ekologi.

Berdasarkan data sahih Peta Mangrove Nasional Tahun 2024, total luas ekosistem mangrove di Kalimantan Barat mencapai 162.516 hektare atau menyumbang sekitar 4,72 persen dari total luasan mangrove nasional.

Hutan sabuk hijau ini tersebar di tujuh wilayah pesisir Kalbar, dengan rincian:

• Kabupaten Kubu Raya: 110.988 hektare (terluas)
• Kabupaten Kayong Utara: 24.609 hektare
• Kabupaten Ketapang: 12.550 hektare
• Kabupaten Sambas: 10.822 hektare
• Kabupaten Mempawah: 3.213 hektare
• Kota Singkawang: 180 hektare
• Kabupaten Bengkayang: 151 hektare

Selain luasan yang sudah ada, Kalbar terdata masih menyimpan potensi habitat mangrove baru yang sangat bisa dikembangkan seluas 14.056 hektare.

“Ini perlu kita jaga terus dan dikembangkan. Mangrove memiliki banyak fungsi, di antaranya melindungi pesisir dari abrasi air laut, menyerap karbon, dan menjaga keseimbangan lingkungan. Namun saat ini kita menghadapi tantangan berat, baik dari faktor alam maupun aktivitas merusak manusia,” ujar Harisson.

Secara blak-blakan, Harisson mencontohkan dua potret tantangan riil di lapangan. Di Kabupaten Kubu Raya, masifnya aktivitas produksi arang dari kayu mangrove berimbas pada deforestasi kawasan hijau. Sementara di belahan pesisir lain seperti Kabupaten Sambas, marak terjadi aksi alih fungsi lahan mangrove menjadi perkebunan kelapa sawit skala besar.

“Ini yang kita harapkan tidak terjadi lagi, sehingga hutan mangrove kita tetap terjaga dalam rangka melindungi wilayah pesisir dan masyarakat,” tambahnya tegas.

Menjawab tantangan tersebut, Pemprov Kalbar resmi memasukkan klaster perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan SDA berkelanjutan ke dalam dokumen prioritas RPJMD Tahun 2025–2029. Guna mengoptimalkan langkah hukum dan lapangan, kelembagaan KKMD yang sebelumnya diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 1050/LHK/2022 kini direvitalisasi total.

“Tujuan revitalisasi ini adalah memperkuat kelembagaan KKMD dengan model kolaborasi pentahelix, yakni melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas masyarakat, dan media. Dengan sinergi ini, pengelolaan mangrove di Kalbar diharapkan berjalan lebih efektif dan represif terhadap pelanggaran,” urai Harisson.

Ia menambahkan, pengesahan Rencana Aksi KKMD 2026 ini harus menjadi kitab panduan kerja yang terarah, partisipatif, dan memiliki target kerja nyata secara periodik di lapangan, bukan sekadar ruang diskusi seremonial.

Menutup sambutannya, Sekda Kalbar menyampaikan apresiasi tinggi kepada UPT Kementerian Kehutanan, khususnya Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Kapuas, yang telah memfasilitasi penuh akselerasi program penyelamatan ekosistem pesisir ini. (Adp/Tim)