Home » News » Harisson Desak 8 Daerah di Kalbar Segera Bentuk UPTD PPA, Rendahnya Pelaporan Disoroti

Harisson Desak 8 Daerah di Kalbar Segera Bentuk UPTD PPA, Rendahnya Pelaporan Disoroti

Radar Ketapang 11 Mei 2026 15

RadarKetapang.Com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat komitmen nyata dalam melindungi kaum rentan melalui peresmian Kegiatan Pendampingan Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Bimbingan Teknis Aplikasi Simfoni PPA Versi 3.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, di Ruang Tengkawang Kantor Gubernur pada Senin (11/5/2026). Hadir dalam acara ini Asisten Deputi Kemen PPPA Sylvianti Anggraini dan Kepala DP3AKB Kalbar Marlyna Almuthahar.

Dalam arahannya, Harisson menegaskan bahwa keberadaan UPTD PPA bukan sekadar formalitas peraturan pusat, melainkan kebutuhan mendesak untuk menangani fenomena “gunung es” kasus kekerasan yang selama ini kerap tersumbat oleh rasa takut masyarakat untuk melapor.

“Amanat Perpres Nomor 55 Tahun 2024 sudah jelas. Kadang daerah menganggap kasusnya sedikit sehingga merasa belum perlu membentuk UPTD, padahal bisa jadi banyak yang tidak terlaporkan karena dianggap urusan pribadi keluarga,” ujar Harisson.

Ia menekankan bahwa negara harus hadir memberikan ruang perlindungan yang jelas agar masyarakat memiliki keberanian untuk bersuara. Harisson juga memberikan catatan kritis terkait pengawasan di panti sosial dan tempat penampungan anak agar tidak menjadi lokasi munculnya kekerasan baru.

“Kalau UPTD sudah ada dan layanannya jelas, masyarakat akan lebih berani melapor. Ini masalah bersama yang harus kita tangani secara serius,” tegasnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA, Sylvianti Anggraini, mengungkapkan data nasional yang cukup mengkhawatirkan: satu dari empat perempuan pernah mengalami kekerasan, dan satu dari dua anak pernah menjadi korban.

Di Kalimantan Barat sendiri, progres pembentukan UPTD PPA masih tergolong rendah, yakni baru menyentuh angka 40 persen. Masih terdapat delapan kabupaten/kota yang hingga kini belum memiliki unit layanan tersebut.

“Baru sekitar 40 persen daerah di Kalbar yang membentuk UPTD PPA. Kami hadir bersama Kemendagri untuk mencari solusi dan mempercepat pembentukan ini agar korban tidak menghadapi kekerasan sendirian,” jelas Sylvianti.

Selain itu, ia menyoroti rendahnya penggunaan aplikasi Simfoni PPA Versi 3 di Kalbar. Tercatat baru empat kabupaten/kota yang aktif melakukan input data. Padahal, keaktifan pelaporan ini menjadi syarat wajib bagi daerah untuk memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Melalui penguatan sistem pelaporan dan kehadiran UPTD PPA hingga ke tingkat daerah, pemerintah berharap angka kekerasan dapat ditekan sekaligus memberikan kepastian hukum dan pendampingan bagi para korban menuju visi Indonesia Emas 2045. (Adp/Tim)

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
BPM Kalbar Kritik Lemahnya Transparansi Mitra SPPG: Ada Celah Korupsi dan Konflik Kepentingan

Radar Ketapang

11 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat menyoroti tajam berbagai persoalan dalam pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kalimantan Barat. Ketua BPM Kalbar, Gusti Eddy, mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi konflik kepentingan dalam penentuan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau unit dapur pendukung program tersebut. Menurut Gusti Eddy, kewenangan yang terkesan …

Suasana Haru di Masjid Oesman Al-Khair, 78 Calon Haji Kayong Utara Resmi Bertolak ke Tanah Suci

Radar Ketapang

10 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Suasana khidmat dan penuh haru menyelimuti Masjid Agung Oesman Al-Khair saat Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melepas keberangkatan Jamaah Haji Tahun 1447 H/2026 M, Jumat (08/05/2026). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kayong Utara, Syakirin, unsur Forkopimda, tokoh agama, serta ratusan keluarga jamaah yang …

Perangi Polusi Suara, Polres Ketapang Musnahkan 829 Knalpot Brong dan Kenalkan ETLE Handheld

Radar Ketapang

08 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Kapolres Ketapang, AKBP Muhammad Harris, memimpin langsung konferensi pers hasil penindakan knalpot tidak standar (brong) periode Januari hingga April 2026. Kegiatan ini dirangkaikan dengan pemusnahan barang bukti secara massal di Kantor Satpas Ketapang pada Kamis (07/05/2026). Sepanjang empat bulan pertama tahun 2026, Polres Ketapang beserta Polsek jajaran berhasil mengamankan sebanyak 829 unit knalpot …

Dampak Smelter PT DIB di Pulau Penebang, WALHI Kalbar: Deforestasi Picu Kerusakan Terumbu Karang

Radar Ketapang

08 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Aktivitas pembangunan proyek smelter bauksit di Pulau Penebang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, kini tengah menjadi sorotan tajam. Proyek yang dikelola oleh PT Dharma Inti Bersama (DIB), bagian dari Harita Group, diduga memicu kerusakan ekologi serius di kawasan pulau kecil tersebut. Pulau Penebang sendiri secara yuridis dikategorikan sebagai pulau kecil sebagaimana diatur dalam …

Soroti Potensi Karhutla di Ketapang, Wagub Kalbar Desak Investor Turut Bertanggung Jawab Jaga Lahan

Radar Ketapang

06 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengikuti Apel Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Nasional 2026 serta reaktivasi desk penanganan karhutla melalui konferensi video dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (06/05/2026). Kegiatan terpusat di Sumatera Selatan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari …

Kayong Utara Tuan Rumah MTQ XXXIV Kalbar: 1.136 Peserta Siap Banjiri Pantai Pulau Datuk Agustus Mendatang

Radar Ketapang

06 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Kabupaten Kayong Utara bersiap menjadi pusat perhatian sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXXIV Tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan diselenggarakan pada 1 hingga 9 Agustus 2026 mendatang. Persiapan perhelatan akbar ini terus dimatangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Kalbar. Proses Asistensi Tahap II pun …

Hot Categories