Home » News » BPM Kalbar Kritik Lemahnya Transparansi Mitra SPPG: Ada Celah Korupsi dan Konflik Kepentingan

BPM Kalbar Kritik Lemahnya Transparansi Mitra SPPG: Ada Celah Korupsi dan Konflik Kepentingan

Radar Ketapang 11 Mei 2026 16

RadarKetapang.Com — Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat menyoroti tajam berbagai persoalan dalam pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kalimantan Barat.

Ketua BPM Kalbar, Gusti Eddy, mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi konflik kepentingan dalam penentuan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau unit dapur pendukung program tersebut.

Menurut Gusti Eddy, kewenangan yang terkesan terpusat serta belum adanya Prosedur Operasional Standar (SOP) yang jelas menjadi pemicu utama keraguan publik terhadap jalannya program ini.

“Hal ini terdapat potensi konflik kepentingan dalam penentuan mitra SPPG akibat kewenangan yang terpusat dan belum jelasnya SOP,” ujar Gusti Eddy pada Kamis (07/05/2026).

BPM menilai transparansi dan akuntabilitas dalam proses verifikasi mitra, penentuan lokasi dapur, hingga pelaporan keuangan saat ini masih sangat lemah.

Gusti Eddy juga menyinggung adanya laporan mengenai sejumlah dapur yang diduga belum memenuhi standar teknis SPPG. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada keamanan pangan bagi para penerima manfaat.

“Ada dugaan dapur yang belum memenuhi standar teknis, ini berpotensi berdampak pada keamanan pangan. Kita ingat sempat ada kasus viral mengenai keracunan makanan beberapa waktu lalu,” tegasnya.

Selain aspek teknis, BPM juga menyoroti belum adanya indikator keberhasilan program yang terukur. Tanpa data awal (baseline) status gizi yang jelas, pencapaian program MBG sulit untuk dievaluasi secara objektif dalam jangka panjang maupun pendek.

Sebagai langkah antisipasi, Gusti Eddy meminta Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan RI, untuk melakukan monitoring ketat.

“Kami dari Barisan Pemuda Melayu meminta monitoring KPK dan Kejaksaan RI. Jangan sampai ada pembiaran celah korupsi dalam program ini,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa BPM Kalbar tidak akan segan-segan melaporkan setiap temuan dugaan praktik korupsi kepada pihak berwenang jika menemukan bukti yang kuat di lapangan.

“Kami mengajak semua pihak menutup celah-celah yang berpotensi menjadi kelemahan sistem di Badan Gizi Nasional (BGN),” pungkas Gusti Eddy.

Comments are not available at the moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*

Related post
Harisson Desak 8 Daerah di Kalbar Segera Bentuk UPTD PPA, Rendahnya Pelaporan Disoroti

Radar Ketapang

11 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat komitmen nyata dalam melindungi kaum rentan melalui peresmian Kegiatan Pendampingan Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Bimbingan Teknis Aplikasi Simfoni PPA Versi 3. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, di Ruang Tengkawang Kantor Gubernur pada Senin (11/5/2026). Hadir dalam acara …

Suasana Haru di Masjid Oesman Al-Khair, 78 Calon Haji Kayong Utara Resmi Bertolak ke Tanah Suci

Radar Ketapang

10 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Suasana khidmat dan penuh haru menyelimuti Masjid Agung Oesman Al-Khair saat Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melepas keberangkatan Jamaah Haji Tahun 1447 H/2026 M, Jumat (08/05/2026). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kayong Utara, Syakirin, unsur Forkopimda, tokoh agama, serta ratusan keluarga jamaah yang …

Perangi Polusi Suara, Polres Ketapang Musnahkan 829 Knalpot Brong dan Kenalkan ETLE Handheld

Radar Ketapang

08 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Kapolres Ketapang, AKBP Muhammad Harris, memimpin langsung konferensi pers hasil penindakan knalpot tidak standar (brong) periode Januari hingga April 2026. Kegiatan ini dirangkaikan dengan pemusnahan barang bukti secara massal di Kantor Satpas Ketapang pada Kamis (07/05/2026). Sepanjang empat bulan pertama tahun 2026, Polres Ketapang beserta Polsek jajaran berhasil mengamankan sebanyak 829 unit knalpot …

Dampak Smelter PT DIB di Pulau Penebang, WALHI Kalbar: Deforestasi Picu Kerusakan Terumbu Karang

Radar Ketapang

08 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Aktivitas pembangunan proyek smelter bauksit di Pulau Penebang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, kini tengah menjadi sorotan tajam. Proyek yang dikelola oleh PT Dharma Inti Bersama (DIB), bagian dari Harita Group, diduga memicu kerusakan ekologi serius di kawasan pulau kecil tersebut. Pulau Penebang sendiri secara yuridis dikategorikan sebagai pulau kecil sebagaimana diatur dalam …

Soroti Potensi Karhutla di Ketapang, Wagub Kalbar Desak Investor Turut Bertanggung Jawab Jaga Lahan

Radar Ketapang

06 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengikuti Apel Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Nasional 2026 serta reaktivasi desk penanganan karhutla melalui konferensi video dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (06/05/2026). Kegiatan terpusat di Sumatera Selatan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari …

Kayong Utara Tuan Rumah MTQ XXXIV Kalbar: 1.136 Peserta Siap Banjiri Pantai Pulau Datuk Agustus Mendatang

Radar Ketapang

06 Mei 2026

RadarKetapang.Com — Kabupaten Kayong Utara bersiap menjadi pusat perhatian sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXXIV Tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan diselenggarakan pada 1 hingga 9 Agustus 2026 mendatang. Persiapan perhelatan akbar ini terus dimatangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Kalbar. Proses Asistensi Tahap II pun …

Hot Categories