Klaim Masih Aktif di Simluhtan Kementan, KT PTT Ancam Laporkan PT PTS ke Polda Kalbar Soal Lahan 227 Hektare

RadarKetapang.Com — Sengketa lahan seluas 227,09 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, memasuki babak baru. Kelompok Tani Pejurung Tapah Turus (KT PTT) kembali melayangkan Somasi II sekaligus somasi terakhir kepada PT Prakarsa Tani Sejati (PT PTS). KT PTT menuntut perusahaan menyetop seluruh aktivitas operasional serta mencabut pos penjagaan dalam tenggat waktu 2×24 jam.

Langkah hukum tegas tersebut tertuang dalam surat Somasi II/terakhir Nomor 05/SOMASI-II/KTPTT/IX/2026 tertanggal 26 September 2026. Surat yang disampaikan melalui kuasa hukum KT PTT, Buyung Bunardi, tersebut dilayangkan sebagai tanggapan atas surat tanggapan dari kuasa hukum PT PTS Nomor 62/BB/IX/2026 tertanggal 23 September 2026.

Ketua KT PTT, Evan Yuliansyah, menegaskan bahwa pihaknya konsisten pada pendirian dasar bahwa hamparan lahan seluas 227,09 hektare tersebut secara sah berada di luar wilayah Izin Usaha Perkebunan (IUP) maupun Hak Guna Usaha (HGU) milik PT PTS.

“Sejengkal pun Saudara tidak berhak mengelola lahan 227,09 hektare,” tegas Evan dalam somasi tersebut pada Minggu (27/09/2026).

KT PTT menguraikan bahwa kesimpulan hukum tersebut didasarkan pada dokumen hasil telaah teknis Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ketapang serta Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ketapang.

Dalam somasi tersebut, KT PTT turut menyentil tawaran skema kemitraan 20 persen yang sempat dimunculkan pihak perusahaan. Menurut KT PTT, munculnya tawaran tersebut secara tidak langsung menjadi bukti otentik bahwa areal 227,09 hektare memang bukan bagian dari HGU korporasi.

“Kalau lahan tersebut merupakan HGU, tidak mungkin ada tawaran kemitraan 20 persen. Bagi kami, itu justru menunjukkan adanya pengakuan bahwa lahan tersebut bukan HGU,” kata Evan.

Di sisi lain, KT PTT menepis tudingan yang menyebut kelompok tani mereka sudah dibubarkan atau tidak memiliki legalitas (legal standing). Evan membeberkan bahwa berdasarkan data resmi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) Kementerian Pertanian per 23 September 2026, Poktan Pejurung Tapah Turus masih tercatat aktif dengan dirinya sebagai ketua beserta 46 anggota resmi.

“Data resmi SIMLUHTAN Kementan masih mencatat KT PTT aktif dengan 46 anggota dan saya sebagai ketuanya. Karena itu, kami mempertanyakan dasar pembubaran kelompok tani tersebut,” papar Evan.

Ia juga menambahkan bahwa lahan yang semula tercatat atas nama tujuh orang telah dihibahkan secara sah kepada anggota kelompok tani melalui dokumen terlampir, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama masing-masing anggota.

Atas dasar itu, KT PTT menolak segala bentuk penguasaan fisik oleh pihak lain dan memberikan batas waktu ultimatum 2×24 jam bagi PT PTS untuk mengosongkan areal, membongkar pos satpam, serta menandatangani surat pernyataan pelepasan hak.

“Ini somasi kedua sekaligus terakhir. Kami meminta pos jaga dicabut dan seluruh aktivitas di lahan 227,09 hektare dihentikan,” ulang Evan.

Apabila tenggat waktu tersebut tidak diindahkan, KT PTT memastikan bakal menempuh langkah hukum berlapis. Selain melaporkan dugaan tindak pidana penyerobotan lahan ke Polda Kalimantan Barat dan melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke pengadilan, KT PTT siap memproses sengketa ini melalui mekanisme hukum adat sesuai kearifan lokal Kalbar.

“Posisi kami jelas. Kami meminta persoalan ini diselesaikan berdasarkan data, dokumen, dan ketentuan hukum yang berlaku,” pungkas Evan.*(Aal)