Wacana 12,7 Juta Hektare Hutan Rusak Disulap Jadi Sawit Demi B50, Pakar Khawatir Memicu Deforestasi Baru

RadarKetapang.Com — Utusan Khusus Presiden bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, melontarkan wacana pemanfaatan 12,7 juta hektare kawasan “hutan rusak” untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit. Langkah ini digagas guna menyokong pasokan bahan baku proyek ambisius swasembada energi berbasis bahan bakar nabati (biofuel).

Pernyataan tersebut disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto ini dalam gelaran Investor Daily Summit 2026 di Jakarta pada 7 Oktober lalu.

“Hutan-hutan rusak itu sebetulnya yang menjadi sumber karhutla. Untuk program B50 hingga B100 menuju swasembada energi, kita mau pakai lahan dari hutan terdegradasi dan hutan rusak, bukan hutan primer,” terang Hashim.

Program B50 sendiri merupakan kebijakan mandatori bahan bakar nabati nasional berupa campuran 50 persen biodiesel minyak sawit mentah (CPO) dan 50 persen solar fosil yang telah resmi digulirkan sejak 1 Juli lalu. Pemerintah berambisi terus mengeskalasi program tersebut menuju B100 atau murni 100 persen CPO.

“Ini yang kemarin saya umumkan, tanggapan dari dunia luar negeri positif sekali. Saya sangat optimistis Indonesia terang dan ekonomi kita akan bertumbuh dengan strategi yang berimbang,” tambah Hashim.

Kendati demikian, Hashim belum membeberkan secara terperinci mengenai peta lokasi, status hukum kawasan, maupun skema teknis alih fungsi lahan seluas Pulau Jawa tersebut. Ketidakjelasan rincian ini memantik gelombang kekhawatiran dari para aktivis lingkungan dan akademisi.

Juru Kampanye Senior Pantau Gambut, Putra Saptian, menilai wacana tersebut sangat berisiko apabila tidak disertai keterbukaan data yang transparan.

“Jangan sampai narasi ini dianggap menjadi perintah di lapangan. Tanpa kejelasan lokasi 12 juta hektare itu, dikhawatirkan tim di bawah justru mengonversi hutan-hutan alam yang masih produktif,” imbau Putra.

Data 12,7 juta hektare lahan kritis yang disinggung Hashim sejalan dengan catatan resmi Kementerian Kehutanan yang tersebar di 33 provinsi. Peneliti dari Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, memaparkan bahwa keberadaan hutan rusak tersebut sejatinya lahir dari siklus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) struktural yang berulang sejak dekade 1980-an.

Dari kacamata akademis, Dosen Fakultas Kehutanan UGM, Hero Marhaento, menilai ekspansi lahan sawit baru sebenarnya belum mendesak. Berdasarkan penelitiannya, total luas tutupan sawit nasional yang berkisar 17,2 juta hingga 20 juta hektare saat ini sudah sangat mencukupi untuk kebutuhan konsumsi domestik, ekspor, maupun mandatori B50–B100.

“Kuncinya adalah menggenjot tingkat produktivitas kebun yang sudah ada, bukan menambah luas lahan baru,” jelas Hero.

Hero yang juga merupakan anggota tim penyusun Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011–2030 mengingatkan bahwa sekitar 6 juta hektare dari total lahan kritis tersebut berada tepat di dalam kawasan hutan negara. Sesuai regulasi dan etika tata kelola lingkungan, kawasan tersebut wajib dipulihkan lewat rehabilitasi, bukan dialihfungsikan menjadi perkebunan monokultur.

“Secara aturan dan etika lingkungan hidup, kawasan hutan kritis tidak boleh ditanami sawit. Kecuali jika regulasinya sengaja diubah setelah pernyataan ini, dan tentu hal itu sangat mengkhawatirkan bagi daya dukung lingkungan kita,” pungkasnya. *(Aal)