Sentil Keputusan Panitia Porseni Guru, Uti Royden Top: Aturan Technical Meeting Harus Jadi Acuan Utama

RadarKetapang.Com — Pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Ketapang, Kalimantan Barat, menyoroti tajam keputusan Panitia Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Guru Kabupaten Ketapang.

PBVSI mempertanyakan keabsahan penetapan PGRI Kecamatan Benua Kayong dan PGRI Kecamatan Nanga Tayap sebagai juara pertama bersama pada cabang olahraga bola voli putra.

PBVSI Ketapang menilai keputusan tersebut janggal dan memicu tanda tanya besar di kalangan insan olahraga daerah. Pasalnya, penetapan juara ganda tersebut diambil setelah serangkaian perubahan keputusan panitia yang berujung pada tidak dilaksanakannya laga penentuan tiket ke babak final.

Ketua PBVSI Kabupaten Ketapang, Uti Royden Top, menjelaskan bahwa polemik ini bermula dari laga penyisihan antara PGRI Kecamatan Kendawangan melawan PGRI Kecamatan Delta Pawan.

Kala itu, PGRI Kendawangan diputuskan kalah Walkover (WO) oleh wasit lantaran tidak kunjung hadir di lapangan meski telah dipanggil berulang kali sesuai durasi toleransi.

Menurut pria yang akrab disapa Otop ini, keputusan wasit mengutip aturan resmi tersebut sudah tepat dan sejalan dengan kesepakatan technical meeting. Namun, pihak panitia justru menganulir dan meminta kedua tim menggelar pertandingan ulang.

“PGRI Delta Pawan menolak laga ulang karena menganggap keputusan awal terkait WO harus tetap berlaku. Dampaknya, panitia kemudian mendiskualifikasi kedua tim,” ujar Otop, Jumat (16/10).

Keputusan diskualifikasi sepihak tersebut berdampak sistematis pada skema turnamen. Secara bagan, PGRI Delta Pawan seharusnya berhadapan dengan PGRI Nanga Tayap untuk memperebutkan tiket ke babak final, di mana PGRI Benua Kayong telah lebih dulu menanti di partai puncak dari pul sebelah.

Namun, laga semifinal tersebut justru batal digelar. Panitia secara mendadak memutuskan untuk meniadakan seluruh sisa pertandingan pada kategori putra.

“Saat itu, panitia membiarkan pertandingan kategori putra tidak dilanjutkan,” tambah Otop.

Persoalan kian memanas setelah PGRI Kabupaten Ketapang menerbitkan surat resmi Nomor 058/PK.PGRI.KTP/KTP/X/2026 tertanggal 15 Oktober 2026. Dalam edaran tersebut, PGRI Ketapang secara resmi menetapkan PGRI Benua Kayong dan PGRI Nanga Tayap sebagai juara 1 bersama.

Atas dasar itu, PBVSI Ketapang mempertanyakan dasar hukum dan regulasi keolahragaan yang dipakai panitia dalam menetapkan juara bersama tanpa adanya pertandingan yang tuntas di lapangan. Otop menegaskan bahwa setiap ajang kompetisi wajib menjunjung tinggi regulasi teknis yang telah disepakati bersama.

“Dalam pertandingan olahraga, aturan yang sudah disepakati dalam technical meeting harus menjadi acuan utama. Jika ada persoalan di lapangan, penyelesaiannya harus jelas, transparan, dan konsisten agar tidak merugikan tim yang bertanding,” tegas Otop.

PBVSI Ketapang mengaku telah berupaya meminta klarifikasi langsung kepada Sekretaris PGRI Kabupaten Ketapang maupun jajaran panitia penyelenggara. Namun, hingga rilis resmi dikeluarkan, pihak panitia belum memberikan respons atas konfirmasi yang dilayangkan.***