Alexander Wilyo Lantik 163 Pejabat: Jabatan Adalah Amanah, Tidak Bisa Dipesan atau Dibeli

RadarKetapang.Com — Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, melantik sebanyak 163 Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang. Prosesi pelantikan berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Ketapang pada Kamis (23/01/2026).

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penguatan birokrasi daerah. Tujuannya agar mesin pemerintahan mampu menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan masyarakat secara lebih optimal.

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa setiap jabatan yang diterima merupakan amanah rakyat dan restu dari Tuhan. Ia mengingatkan para pejabat bahwa kehadiran mereka di posisi tersebut bukan peristiwa kebetulan, melainkan tanggung jawab besar.

“Apa yang saya lakukan merupakan bagian dari upaya untuk mengemban amanah rakyat, bagaimana membangun Ketapang ini lebih baik dari segala aspek sesuai visi pembangunan berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang Maju dan Mandiri,” tegas Alexander Wilyo.

Bupati menyampaikan bahwa pelantikan ini bukanlah sekadar kegiatan seremonial atau rotasi biasa. Ia menginginkan birokrasi Kabupaten Ketapang benar-benar berfungsi sebagai penggerak pembangunan yang nyata bagi masyarakat.

Ia memberikan peringatan keras mengenai etika dalam memperoleh jabatan. Menurutnya, jabatan bukanlah hak yang bisa diminta, apalagi didapatkan melalui cara-cara yang tidak benar.

“Saya kembali menekankan bahwa jabatan yang diemban para pejabat bukanlah hak, melainkan amanah. Oleh karena itu, jabatan tidak bisa dipesan, tidak bisa diminta, dan tidak bisa diperjualbelikan. Jabatan harus diisi oleh aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen kerja,” ungkapnya.

Menghadapi tantangan zaman yang dinamis, Bupati menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja lebih cepat dan adaptif. Ia mengibaratkan birokrasi yang lamban seperti mesin yang karatan dan harus segera diperbaiki.

Pendekatan yang digunakan dalam pengisian jabatan ini murni berbasis kompetensi dan rekam jejak kinerja. Bupati menjamin tidak ada unsur kedekatan pribadi, kepentingan tertentu, apalagi faktor dendam politik dalam proses penempatan ini.

Seluruh proses dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini termasuk menunggu keluarnya pertimbangan teknis (pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelum pelantikan dilaksanakan.

Bupati juga menitipkan pesan khusus kepada para Camat dan Lurah agar memiliki kepekaan tinggi terhadap keluhan warga. Pejabat diminta tidak berjarak dengan masyarakat dan harus memberikan respons cepat terhadap setiap aspirasi.

Selain itu, pemanfaatan media sosial didorong sebagai sarana komunikasi yang efektif. Bupati ingin pelayanan publik semakin terbuka, transparan, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat melalui kemajuan teknologi.

“Kita tidak boleh berjarak dengan masyarakat. Pejabat harus hadir, mendengar, dan merespons. Manfaatkan media sosial sebagai media informasi kepada masyarakat,” ucap Bupati.

Kepada 87 pejabat administrator dan 76 pejabat pengawas yang dilantik, Bupati berpesan agar membuktikan kepercayaan tersebut melalui kerja nyata. Prestasi harus ditunjukkan melalui pelayanan yang dirasakan langsung oleh manfaatnya oleh warga.

Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh jajaran untuk menjaga soliditas sebagai satu keluarga besar di rumah besar Kabupaten Ketapang. Kebersamaan dinilai sebagai kunci utama untuk mewujudkan Ketapang yang maju dan mandiri.

*Prokopim-Tim Redaksi