Ditjen Gakkum Sanksi 32 Perusahaan Nasional Termasuk 9 Korporasi di Kalbar

RadarKetapang.Com — Kementerian Kehutanan Republik Indonesia terus mengintensifkan penegakan hukum secara masif terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pendekatan instrumen berlapis (multi-door), baik sanksi administratif maupun peradilan pidana.

Melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kehutanan, pemerintah mengawasi secara ketat kepatuhan para pemegang izin konsesi. Hingga pertengahan Oktober 2026, jumlah perusahaan penerima sanksi pembekuan izin hingga paksaan pemulihan ekosistem membengkak dari 26 menjadi 32 korporasi dengan total luas area terbakar mencapai 12.926,74 hektare.

Dari total 32 korporasi yang tersebar di tujuh provinsi tersebut, Kalimantan Barat menyumbang angka signifikan dengan 9 perusahaan yang terbukti membiarkan atau mengalami kebakaran di area konsesinya.

Sembilan entitas bisnis di Kalbar yang dijatuhi sanksi tersebut yakni PT MRU, PT WE, PT HKI, PT MPM, PT MPK, PT DAS, PT WSP, PT FI, serta PT WLJ.

Secara akumulatif nasional, rincian sanksi administratif mencakup 19 perusahaan dijatuhi sanksi pembekuan izin disertai kewajiban pemulihan ekosistem hutan (area terbakar 9.546,42 hektare), 8 subjek hukum dikenakan kewajiban paksaan pemulihan ekosistem (area terbakar 2.211,19 hektare), serta 5 subjek hukum berujung pada tindakan tegas pencabutan izin operasional.

Selain sanksi perizinan, Ditjen Gakkum Kehutanan memproses jalur pidana terhadap 125 subjek hukum, baik entitas korporasi maupun perorangan. Sejauh ini, 44 subjek hukum masuk tahap penyelidikan, 79 subjek hukum dalam penyidikan (12 tersangka perorangan dan 1 tersangka korporasi), serta 2 subjek hukum korporasi telah mengantongi status P-22 atau pelimpahan tahap II ke Kejaksaan.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menggarisbawahi bahwa penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman fisik di lapangan, melainkan wajib mengejar aktor intelektual di baliknya.

“Penanganan kebakaran hutan harus menyentuh sampai pada pihak yang bertanggung jawab. Beriringan dengan giat pemadaman karhutla yang terus dilakukan saat ini, telah ditemukan dugaan pelanggaran perizinan. Temuan dan alat bukti terus dikembangkan guna mengejar penerima manfaat (beneficial owner) atas peristiwa kebakaran hutan di areal konsesi,” tegas Januanto pada Senin (19/10/2026).

Januanto menambahkan, langkah tegas ini juga menjadi cerminan komitmen Indonesia terhadap perikatan regional ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) yang diratifikasi lewat UU Nomor 26 Tahun 2014 untuk meredam pencemaran asap lintas batas (transboundary haze).

Di samping itu, penguatan hukum domestik negara tetangga seperti Singapore Trans Boundary Haze Pollution Act 2014 yang mengusung asas Extraterritorial Jurisdiction makin mendorong Indonesia untuk menerapkan gugatan ganti rugi pemulihan ekosistem secara paralel.

Saat ini Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan terus menyisir lokasi pemadaman, mengawal ketaatan sanksi pemulihan, serta merampungkan berkas penyidikan pidana agar kejadian karhutla berulang tidak kembali membebani masyarakat. *(Tim/Aal)